Janji Reshuffle Sudah Ditunggu!

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Statmen yang dilontarkan Presiden Joko Widodo terkait wacana reshuffle Kabine Indonesia Kerja jilid ke dua sudah ditunggu. Cara ini pun dinilai sebagai konsistensi kepala negara, tidak sekadar mengumbar gertak sambal apalagi gimmick politik Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan survei sejumlah lembaga publik setuju dilakukan reshuffle kabinet. ”Saya khawatir publik tidak percaya lagi dengan Jokowi, jika janjinya tidak ditepati,” ucap Jerry kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Rabu (22/7). Padahal, sambung dia publik sungguh berharap dengan langkah ini. ”Jangan-jangan ini hanya pepesan kosong belaka atau gaya telenovela, sinetron atau drama politik,” timpal Jerry yang dipertegas lewat pesan singkatnya. Jokowi, sambung Jerry kurang peka membaca keinginan publik. ”Yang ditunggu ternyata belum dilakukan. Ataukah publik bukan siapa-siapa lagi. People power itu tak dapat diandalkan. Seorang presiden harua memegang komitmen dan jujur pada dirinya. Jangan terkesan PHP (Pemberi Harapan Palsu) saja,” timpalnya. Jika berkeinginan reshuffle, menurut Jerry tak perlu banyak umbar ke publik. ”Ini bisa saja politik settingan. Apalagi membaca teks. Memang menjadi pemimpin dibutuhkan ketegasan bukan plin plan. Lebih baik diam bekerja dan peduli rakyat kecil tanpa harus pencitraan,” kata dia. Menurut riset Political and Public Policy Studies, lanjut dia, kabinet ini paling amburadul dan kebijakan paling buruk dalam sejarah kabinet di tanah air. ”Masih kalah kelas dengan presiden sebelumnya,” kata Jerry. Padahal ada sejumlah menteri yang kerap bikin gaduh, salah ngomong, tak paham persoalan, tak punya market targeting, kurangnya sense of crisis. ”Bekerja bukan tupoksinya, wrong place, no concept and policy, one man show, small talk, kurang respectful and concern saat pandemi corona,” kata Jerry. Pemimpin harus berani ambil tantangan dan resiko. ”Ini desakan publik jangan dicuekin. Gak mungkin jika kinerja kabinet Jokowi bagus muncul desakan reshuffle,” timpalnya. Di sela kritik yang disampaikan Jerry Massie, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan, ada tiga nama anggota DPD RI (senator) yang menuai rekomendasi untuk masuk dalam jajaran kabinet. Bahkan sudah ada surat yang ditujukan ke kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi pos Menteri jika terjadi perombakan kabinet (reshuffle). ”Ada tiga nama yang oleh Ketua DPD direkomendasikan ke Presiden. Tetapi tentu semua kembali kepada Pak Jokowi,” kata Sultan. Namun, Sultan mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. ”Kan kami juga belum tahu apa benar ada reshuffle atau tidak. Itu hak prerogatif presiden,” imbuhnya. Ditambahkan Sultan, La Nyalla sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi agar Presiden mau melirik potensi para Senator di DPD RI bila melakukan perombakan kabinet. Sejumlah anggota DPD RI juga sudah menyampaikan urgensi Presiden mempertimbangkan unsur ketiga dalam komposisi kabinet, selain unsur partai politik dan profesional-pengusaha, yaitu unsur DPD RI. Lantas siapa ketiga nama yang diusulkan LaNyalla itu? Sultan membenarkan ada nama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI Gusti Kanjen Ratu (GKR) Hemas, dan Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang. ”Setahu saya tiga senior Senator itu yang ditawarkan Ketua (La Nyalla). Kalau ada yang lain saya belum tahu. Dan saya pikir memang pantas jika ketiga senior tersebut masuk bursa bila memang Presiden menghendaki,” ujar dia. Sultan berpandangan bahwa Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pantas untuk dipilih Presiden mengisi salah satu posisi di kabinet yang kosong, mengingat Nono memiliki pengalaman militer di kelautan dan teritorial yang cukup mumpuni. Nono juga pernah mendapat pendidikan pasukan khusus di Hawaii, AS, dan Korea Selatan. ”Jadi Pak Nono pantaslah menurut saya. Apalagi beliau pernah juga dipercaya sebagai Komandan Korps Marinir (Dankormar), Komandan Paspampres, dan Kepala Basarnas. Komplit sudah,” kata Sultan. Selain itu, Senator asal Bengkulu itu juga menyebut nama GKR Hemas. Menurut Sultan, GKR Hemas layak mengingat pejuang daerah yang sudah empat periode masuk dalam keanggotaan DPD RI itu dikenal aktif memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. ”Bu Hemas sampai ikut turun ke jalan waktu menentang salah satu pasal di RUU Pornografi yang dinilai melecehkan kaum perempuan,” kata Sultan. Terakhir, Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menurut Sultan juga sangat cakap untuk membantu pemerintahan (eksekutif). Sultan menilai Teras Narang cukup berhasil saat menjabat Gubernur Kalimantan Tengah dua periode dalam melakukan pemerataan pembangunan. ”Dan saat beliau menjabat gubernur, mendapat penghargaan Anti-Korupsi tahun 2007. Karena memang latar belakang beliau juga aktivis hukum, HAM dan lingkungan,” pungkasnya. (fin/ful)

Sumber: