Karhutla, 79 Perusahaan Diproses Hukum, Turunkan Personel Tambahan dari Tanggerang

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan proses hukum terhadap 79 perusahaan pemegang konsesi dan satu perorangan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berjalan. Ini setelah Presiden mengirimkan atensi untuk ditindak tegas agar tidak terulang. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK Djati Witjaksono Hadi membenarkan hal tersebut. Dari 79 perusahaan terdapat 59 perusahaan sawit konsesi, perkebunan tebu satu konsesi, IUPHHK HTI 15 konsesi, HA 3 konsesi dan restorasi ekosistem satu konsesi. IUPHHK adalah singkatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang merupakan izin usaha yang diperlukan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi. ”Data kami, lahan yang terbakar di area milik 79 perusahaan tersebut adalah 27.192 hektare dengan area milik perorangan sebesar 274 hektare,” ungkapnya, kemarin (21/10). Nah, sebagian besar perusahaan tersebut memiliki lahan di Kalimantan Barat dengan 33 korporasi diseret ke pengadilan dan yang kedua terbesar adalah di Sumatera Selatan dengan 12 korporasi pemilik konsesi. ”Lho ini kan sebagian kecil dari total 857.756 hektare hutan dan lahan gambut yang terbakar dalam periode Januari sampai dengan akhir September 2019. Ini berdasarkan data KLHK ya,” ungkapnya. Baca Juga BMKG : Fenomena Angin Kencang di Magelang Dipengaruhi Aktivitas Gunung Merapi Terpisah, Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Panjaitan menekankan bahwa telah terjadi kenaikan signifikan pada September 2019. Terjadi kenaikan lahan terbakar sebesar 529.032 ha dari sebelumnya 328.724 ha lahan yang terbakar pada Agustus 2019 itu disebabkan oleh berbagai faktor selain pembakaran oleh manusia yaitu cuaca dan iklim. Ia merujuk kepada fenomena El Nino yang ikut berperan dalam kenaikan tingkat karhutla serta pergerakan arus panas dari Australia ke Asia, termasuk ke Indonesia yang menyebabkan udara menjadi kering dan ketiadaan hujan dalam waktu lama. Tapi, dia tidak mengesampingkan peran manusia dalam sebagian besar peristiwa tersebut. \"Api ini yang menjadi masalah. Api ini dibikin oleh orang. Orangnya siapa yang menjadi perhatian kita,\" tegasnya. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkonfirmasi, belum ada penurunan jumlah personel dalam upaya mengatasi karhutla di beberapa daerah yang terkena dampak. \"Ya belum ada. Semua stand bye. Jadi personel masih sama. Masih di lapangan masing-masing,\" kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Agus Wibowo, kemarin. Tanpa menyebutkan jumlahnya secara pasti, Agus mengatakan sampai saat ini belum ada perubahan jumlah personel yang dikerahkan untuk mengatasi karhutla. Para personel, katanya, masih ditempatkan di tempatnya masing-masing. Upaya penanganan juga masih dilakukan sama seperti beberapa hari sebelumnya. \"Masih sama seperti kemarin, enggak ada perubahan. Ada tim darat, tim udara, ada Gakkum, ada tim kesehatan. Jadi belum ada perubahan yang signifikan,\" katanya. Bentuk penanganan, katanya, masih terkait dengan pemadaman dengan bom air (water bombing), pemadaman darat, teknik modifikasi cuaca (TMC) dan pemadaman darat. Terkait jumlah luas lahan terdampak yang telah dapat dipadamkan sampai sejauh ini, dirinya juga masih menunggu data terbaru dari KLHK. \"Hitungan luasnya kita belum ada karena yang mengeluarkan dari KLHK,\" katanya. Sementara itu, terkait batas waktu pemadaman, Agus mengatakan upaya tersebut akan dilakukan sesuai batas waktu masing-masing. \"Jadi masing-masing (pemerintah daerah) mempunyai batas siaga darurat sampai tanggal berapa. Itu sampai selesai, baru kita tarik pasukannya,\" katanya. Ia mencontohkan seperti di Provinsi Riau, penanganan karhutla akan dilakukan sampai 31 Oktober 2019, Kalimantan Barat (Kalbar) sampai 31 Desember dan Sumatera Selatan (Sumsel) sampai 31 Oktober. Selanjutnya, upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan dilakukan sampai 30 Oktober, Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai 31 Oktober dan Jambi sampai dengan 20 Oktober. \"Tapi kabarnya Jambi masih akan diperpanjang karena masih ada. Nanti tunggu sampai selesai\" tuturnya. Selain upaya penanganan di Jambi yang kemungkinan diperpanjang, perpanjangan batas waktu juga akan ditetapkan sesuai dengan keputusan masing-masing daerah. \"Itu tergantung dari Pemda masing-masing karena yang menerbitkan surat itu dari Pemda masing-masing,\" katanya. Turunkan Personel Tambahan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mengirimkan sebanyak 17 tim sukarelawan untuk membantu warga di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau pascabencana karhutla. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, mengatakan pengiriman sukarelawan itu merupakan bentuk kepedulian kepada saudara yang terkena musibah. \"Kehadiran sukarelawan nantinya dapat meringankan beban mereka dan membantu dengan sepenuh hati dan sampaikan juga salam duka cita kami,\" terangnya. Ia meminta para sukarelawan supaya menjaga kondisi kesehatan di sana karena pasti sangat menguras energi dan tenaga yang terbatas. Dalam tim sukarelawan yang berangkat tersebut juga tergabung dalam Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang. Mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan segala kondisi di sana tentunya akan menyulitkan dan butuh semangat lebih dari sukarelawan. Pihaknya berharap selalu melakukan koordinasi dengan aparat setempat di lokasi dan selalu memberikan informasi dan komunikasi dan selalu kompak. Ia menambahkan semua kegiatan hendaknya direkam dan dicatat untuk bantuan yang dibutuhkan agar ke depan bisa mempersiapkan bantuan lebih maksimal. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mengatakan, tim yang berangkat itu terdiri dari sukarelawan PMI, petugas medis Puskesmas Sepatan, aparat Diskominfo, dan petugas Bank BJB. Menurut dia, tim sukarelawan yang berangkat ini akan melakukan aksi kemanusiaan untuk turut membantu para korban terpapar asap atau akibat kebakaran lainnya yang ada di Riau. Soma mengatakan diharapkan para sukarelawan dapat menunjukkan rasa kepeduliaan untuk para korban bencana dan satukan diri dalam aksi kemanusiaan ini. Tim sukarelawan yang berangkat ke Riau mulai 21-27 Oktober 2019 membawa aneka peralatan medis dan obat-obatan yang dibutuhkan. (fin/ful)

Sumber: