Lewat Daring Tak Pengaruhi Kualitas Musren di Kota Magelang

Lewat Daring Tak Pengaruhi Kualitas Musren di Kota Magelang

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Pemkot Magelang masih menjaring usulan prioritas dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan secara daring. Meski dilakukan tanpa tatap muka, tetap tak mengurangi tujuan dari musyawarah tersebut.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan, Musrenbang pada prinsipnya kegiatan menjaring usulan prioritas dari masyarakat entah pembangunan atau lainnya.

”Musrenbang ini merupakan rangkaian kegiatan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Nantinya RKPD ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” katanya, Selasa (26/1).

Ia menjelaskan, Musrenbang tingkat kelurahan ini dimulai Senin (18/1) lalu dan direncanakan sampai Kamis (28/1) besok. Pelaksanaan secara daring (online) untuk peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD), dan offline bagi masyarakat, dengan pembatasan secara ketat.

”Masyarakat tetap datang ke kelurahan, tapi sangat terbatas dan mengikuti protokol kesehatan. Peserta dari komponen masyarakat tingkat kelurahan dengan seluruh OPD,” jelasnya.

Musrenbang untuk menentukan RKPD tahun 2022 ini juga diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kota Magelang yang bertindak sebagai narasumber. Salah satunya Anggota Komisi C, Waluyo yang menjadi narasumber Musrenbang pada Senin (25/1) untuk Kelurahan Potrobangsan.

Dalam kesempatan itu Waluyo menjelaskan, sektor ekonomi harus diperhatikan betul dan jadi prioritas program. Terutama dalam hal perbaikan dan peningkatan ekonomi, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

”Diperhatikan pula masalah pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu dari segi pembangunan, usulan dari masyarakat harus diseleksi. Prioritaskan soal perbaikan/renovasi, bukan pada pembangunan,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat itu meminta Pemkot memerhatikan arahan dari pemerintah pusat, di antaranya pemulihan dan penguatan ekonomi ekonomi. Menurutnya, program dan kegiatan yang bisa membantu masyarakat dan langsung dirasakan harus diprioritaskan.

”Pengadaan barang yang merupakan rutinitas yang sekiranya masih bisa digunakan sebaiknya ditunda. Bappeda saya rasa harus peka situasi dan kondisi masyarakat saat ini di tengah pandemi Covid-19,” tuturnya. (wid)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: