Partisipasi Pemilih Diprediksi Menurun, Pemkab Purworejo Siapkan Langkah Sukseskan Pilkada

Partisipasi Pemilih Diprediksi Menurun, Pemkab Purworejo Siapkan Langkah Sukseskan Pilkada

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 diprediksi akan menurun seiring masih belum redanya pandemi Covid-19 sehingga membuat masyarakat khawatir akan kesehatannya. Pemkab telah membuat sejumlah langkah agar perhelatan pesta demokrasi di Purworejo berjalan lancar. Menurut Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo, Yuni Astuti, tak hanya di Kabupaten Purworejo yang diprediksi bahwa partisipasi pemilih menurun. Akan tetapi semua daerah yang mengikuti gelaran pilkada, diperkirakan mengalami hal sama. \"Dalam SK Pjs, salah satu tugas adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya juga selalu berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk menjaga netralitas ASN,\" kata Yuni Astuti belum lama ini. Yuni ditunjuk sebagai Pjs Bupati Purworejo pada 25 September 2020 lalu. Penunjukan Yuni ini, menyusul majunya lagi pasangan petahana dalam Pilkada 2020. Sebagaimana bunyi Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ikut kontestasi Pilkada harus cuti di luar tanggungan negara serta melepaskan hak-hak fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Selanjutnya, untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada masa pelaksanaan kampanye pilkada pemerintah pusat mengatur dan menetapkan penjabat sementara (Pjs). Karenanya Yuni akan menjadi \"bupati\" Purworejo hingga 5 Desember 2020 mendatang. Perempuan yang menjabat sebagai Kabiro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jateng ini dalam setiap rakor dengan desk Pilkada selalu meminta jaminan rasa aman bagi pemilih. \"Prediksi penurunan partisipasi pemilih dimungkinkan karena merasa tidak aman (secara kesehatan) ketika memberikan hak suara. Pencoblosan memakai paku yang dipakai bergantian dengan ratusan pemilih lain. Penyelenggara harus membuat terobosan bagaimana agar tidak ada klaster baru di TPS,\" lanjut Yuni Astuti. Selain alat, KPU juga diminta untuk memperhatikan jarak dan menghindari kerumunan pemilih. (luk)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: