Sulitnya Mencari Panwascam Perempuan, Dari 60 yang Lolos, 53 Laki-laki

MAGELANGEKSPRES.COM,KENDAL – Hasil seleksi rekruitmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang baru saja diselesaikan Bawaslu Kendal ternyata menunjukkan persebaran jenis kelamin yang timpang. Dari total 60 peserta yang lolos seleksi dan akan segera dilantik, tercatat hanya 7 di antaranya yang berjenis kelamin perempuan. Rekruitmen Panwascam total diikuti 212 peserta, dan 60 sudah dinyatakan lolos dan tidak lama lagi akan dialantik dan diambil sumpahnya. Dari jumlah tersebut, 34 merupakan wajah baru dan 26 lainnya orang lama. ementara dari jenis kelamin, hanya 7 peserta yang perempuan. Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardani mengatakan, seleksi Panwascam untuk Pilkada Kendal 2020 itu sudah dilakukan mulai tanggal 13 sampai 17 Desember kemarin. Pihaknya mengalami kesulitan untuk mencari Panwascam perempuan. Karena sebagian besar pendaftar adalah pria. “Hanya ada 7 orang wanita yang lolos seleksi. Namun kami berupaya agar ada keterlibatan wanita dalam panwascam,” ungkapnya, Rabu (18/12). Menurutnya, menjadi panwascam merupakan tugas yang cukup berat. Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat saat melakukan pengawasan. Bahkan tak menutup kemungkinan terjadi tekanan dari berbagai pihak saat melaksanakan tugasnya. “Melihat kerjanya yang nanti banyak bertemu dengan orang berbagai macam karakter, Panwascam harus tahan banting. Karena selain tugasnya mengawasi pemilu, mereka juga harus menindak pelanggaran pemilu,” terang Odilia. Dijelaskan, dari total panwascam yang akan dilantik, 26 di antaranya yakni anggota Panwascam pada Pilpres 2019 kemarin. Meski pernah menjadi panwascam, mereka tetap melaksanakan proses seleksi seperti peserta lainnya. Sesuai jadwal, mereka akan menjalani pelatikan dan pengambilan sumpah pada 23 Desember 2019. Selanjutnya, mereka akan menjalani pembimbingan beberapa hari agar dalam melaksanakan tugas dan pengawasan dapat berjalan baik. “Materi yang akan diberikan, yakni kesiapan SDM dalam pengawasan tahapan Pilkada, mekanisme pengawasan tahapan, penanganan dugaan pelanggaran, penanganan sengketa dan pola koordinasi, komunikasi, laporan kegiatan serta lainnya ,” kata Odilia mengakhiri. (lid)

Sumber: