Tito Karnavian Dapat Jabatan Baru , Mahfud MD Dinilai Cocok sebagai Menkumham

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga dipanggil bersamaan dengan proses seleksi calon menteri pada Senin (21/10). Tito juga datang melalui pintu tamu istana. Sama dengan calon lainnya. Padahal, biasanya Kapolri dan Panglima TNI memiliki jalur khusus. Yakni melalui pintu Wisma Negara. Polri mengisyaratkan mantan Kapolda Metro Jaya itu kemungkinan akan mendapat jabatan baru. \"Memang benar Pak Tito dipanggil oleh Presiden. Pertemuan sekitar satu jam. Tetapi, saya tidak tahu apa hasil pembicaraan itu. Karena saya tidak ikut masuk. Mungkin ada semacam jabatan baru untuk Pak Tito. Selanjutnya, kita keluar dan ke kantor Panglima TNI bicara soal keamanan,\" ujar Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal di Mabes Polri, Senin (21/10) sore. Belum diketahui apa jabatan baru yang akan diemban Tito. Sebelumnya, Tito memperkirakan dirinya dipanggil preiden untuk membahas soal keamanan. Sementara itu, Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki banyak pertimbangan terkait visi dan misinya dalam membentuk kabinet yang efektif. Johnny yakin pengalaman Jokowi memimpin di periode pertama akan membuatnya mengambil keputusan yang tepat dalam menyusun kabinet. \"Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden yang riang gembira, aman, dan damai, sekarang waktunya menjemput kabinet yang akan diumumkan Presiden. Tujuannya bersama-sama bergerak maju mencapai cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa pemenang,\" tegas Johny di Jakarta, Senin (21/10). Mengutip pidato Jokowi saat pelantikannya di Ruang Rapat Paripurna I MPR pada Minggu (20/10), Johnny mengingatkan sasaran seabad Indonesia pada 2045 untuk menjadi bangsa dengan kekuatan pendapatan domestik bruto terbesar kelima di dunia. \"Target USD 7 triliun dengan penghasilan per kapita Rp320 juta per tahun itu tidak main-main. Ini tantangan bersama dan harus dipersiapkan sejak sekarang,\" paparnya. Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. Menurut dia, partainya menerima terkait kemungkinan Partai Gerindra mendapatkan jatah dua kursi menteri. Dikatakan, kemungkinan Gerindra dapat dua kursi menteri masih dalam batas kewajaran. Jokowi dinilai punya alasan tersendiri mengapa Gerindra dapat masuk dalam pemerintahan. \"Mungkin Pak Jokowi melihat dari berbagai sisi mengapa Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah,\" tuturnya. Partai NasDem, lanjutnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait susunan kabinet. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. \"Kita di NasDem Sami\\\'na Wa Atho\\\'na,\" imbuh Willy. Terkait berapa jumlah menteri yang akan didapat, kata Willy, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sebagai partai pendukung, NasDem akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma\\\'ruf Amin. \"Sikap itu menjadi pedoman dan landasan bagi NasDem,\" ucapnya. Terkait posisi menteri, Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto menilai Mahfud MD cocok menduduki posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Mahfud mempunyai latar belakang mantan Ketua MK dan mantan Menteri Pertahanan. Selain itu, Mahfud juga memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Yakni guru besar hukum tata negara. \"Kalau Mahfud MD cocoknya di Menkumham. Sepertinya dia kalangan profesional pertama yang akan menduduki jabatan tersebut,\" jelas Heri. Dengan menunjuk Mahfud MD sebagai Menkumham, akan memberikan implikasi baik. Terutama soal penyelesaian rancangan dan undang-undang yang sampai saat ini masih kontroversial. Seperti UU KPK. \"Karena nanti yang menggodok Perppu di Kemenkumham. Memang baiknya menteri dari kalangan profesional, bukan partai,\" ucapnya. Ada peluang juga Mahfud MD menduduki jabatan Menkopolhukam. Namun, selama ini posisi tersebut selalu diduduki purnawirawan jenderal TNI. \"Memang tidak salah profesional berada di situ. Tetapi dari sisi loyalitas, disiplin, integritas dan kapabilitas, tentara sudah mumpuni dan teruji,\" imbuhnya. Mahfud sendiri mengaku belum tahu posisi apa yang akan diembannya. Menurutnya, saat bertemu, dirinya dan Jokowi berbicara soal politik dan penegakan hukum dan HAM. Presiden, lanjutnya, berbicara soal persoalan dan target yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. \"Saya belum tahu posisi apa. Saya tidak dalam posisi memilih. Presiden sudah tahu dan paham posisi apa yang tepat untuk saya,\" tegas Mahfud. Terpisah, pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebutkan, ada optimisme dalam pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10) lalu. Dalam pidato tersebut, Jokowi yakin dengan posisi Indonesia yang bisa masuk 5 besar ekonomi dunia. Hal ini bisa menjadi modal untuk menyukseskan pembangunan di tengah melemahnya ekonomi global. \"Faktor yang tidak kalah penting untuk mewujudkan harapan tersebut adalah kualitas dan integritas menteri dalam kabinet pemerintahan yang sesaat lagi akan diumumkan,\" kata Karyono di Jakarta. Selain itu, diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan agenda pembangunan yang diharapkan. Dalam pidatonya, meski Jokowi mencoba membangun optimisme, tapi sejatinya secara substansi, isi pidato Jokowi tidak ada yang baru. \"Pada hakikatnya, pidato awal Presiden Jokowi yang disampaikan saat pelantikan isinya sudah sering disampaikan sebelumnya. Poin-poinnya sudah ada dalam lima visi Jokowi,\" jelasnya. Hal yang sama disampaikan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Menurutnya, pembantu Presiden di bidang hukum harus memiliki integritas tinggi dan memiliki rekam jejak yang baik. Hal ini seiring dengan pekerjaan rumah di bidang hukum yang dinilai masih cukup berat. \"Para menteri harus memiliki kompetensi di bidangnya. Jika figur pemimpin di bidang hukum adalah figur-figur yang bermasalah, maka ke depan akan sangat merugikan Presiden dan Wakil Presiden,\" ujar Bayu. Dia menjelaskan agenda pembangunan hukum dijanjikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\\\'ruf Amin sebagaimana tertuang dalam janji kampanyenya. Yakni penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya melalui melanjutkan penataan regulasi, melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, dan mengembangkan budaya sadar hukum.(rh/fin)

Sumber: