UMKM di Purworejo Sulit Urus Label Halal, Pemkab Diminta Turun Tangan

UMKM di Purworejo Sulit Urus Label Halal, Pemkab Diminta Turun Tangan

PURWOREJO - Pencantuman label halal yang dipersyaratkan toko modern untuk bisa menampung produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih menjadi kendala bagi pelakunya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengurusan itu dinilai masih terlalu mahal. Hal itu disampaikan pelaku UMKM, Iswahyudi kepada Purworejo Ekspres, kemarin. Dikatakannya, untuk bisa mendapatkan label halal, butuh biaya sampai Rp 3 jutaan. Biaya sebesar itu jika diperinci pengurusan label halal sebesar Rp 2,5 juta dan sisanya untuk mengantisipasi beberapa biaya administrasi yang muncul. D \"engan nilai yang relatif tinggi itu, amat berat jika dilakukan sendiri oleh pelaku usaha.  Disini kami butuh bantuan dari Pemkab. Setidaknya ada semacam subsidi atau apa,\" imbuh pelaku usaha olahan kulit manggis dan jahe ini. Baca Juga Ribuan Jamaah Pengajian Gus Muafiq Dapat Nasi Bungkus Jika Pemkab mau turun tangan, akan sangat membantu para pelaku UMKM. Setidaknya mereka akan lebih tenang dalam menekuni usahanya. Terpisah, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Din KUKMP) Purworejo Sri Wahjuningsih mengungkapkan jika pengurusan label halal selama ini sudah ada bantuan dari pemerintah. Hanya saja, pihaknya ada pembatasan kuota karena pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pempro) Jawa Tengah.  \"Di tahun 2019 ini ada bantuan pengurusan label halal bagi UMKM sebanyak 13 khusus di Purworejo,\" kata Sri Wahjuningsih. Pihaknya meminta agar pelaku usaha yang ingin mendapatkan label halal bisa mendaftarkan ke dinasnya. Namun dia juga meminta agar semuanya bersabar karena tidak bisa dilakukan pengurusan seluruhnya.  \"Kita ada batasan kuota dari provinsi. Berapa kuotanya semua diatur dari Pemprov,\" tambahnya. Dalam setiap pengurusan itu, pelaku usaha tidak dipungut biaya sepeser pun, karena ditanggung oleh pemerintah. Disinggung mengenai adanya bantuan khusus dari Pemkab, Sri Wahjuningsih mengaku jika belum ada anggaran untuk itu.  \"Kita sudah mengajukan tapi belum mendapat persetujuan. Jadi kalau ingin cepat ya memang harus mengurus sendiri,\" katanya.(luk)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: