Vaksin, Prioritaskan Dunia Pendidikan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Selain tenaga medis, pemerintah diminta untuk memprioritaskan vaksin kepada dunia pendidikan. Terlebih, pembelajaran tatap muka (PTM) akan mulai diberlakukan pada Januari mendatang. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menjelaskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini diterapkan pemerintah dinilai telah membuat para pelajar kehilangan hak belajarnya (learning loss). Karenanya, Pemerintah diminta untuk memprioritaskan dunia pendidikan pada program vaksinasi. Terutama menjelang akan dibukanya sekolah untuk PTM pada Januari 2021. \"Kita minta pemerintah agar dunia pendidikan menjadi salah satu prioritas vaksinasi diawal,\" katanya, Rabu (9/12). Dia berpendapat, vaksin dapat mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. Sebab, program vaksinasi bisa mempercepat proses PTM. Guru dan siswa akan lebih berani masuk ke sekolah. \"Semangatnya memproteksi siswa. Kedua agar PTM bisa dilaksanakan dengan aman. Sehingga learning loss yang jadi warning bank dunia itu bisa kita tuntaskan, kita kurangi dengan cara secepatnya lewat pembelajaran tatap muka,\" terangnya. Senada diungkapkan, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. Dia berharap guru menjadi salah satu prioritas program vaksinasi. “Guru merupakan pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan,” ujarnya. Namun, pemberian vaksin harus sesuai keinginan para guru. “Jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah,” tegasnya. Sementara, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi terkait vaksinasi. Sebab kehadiran vaksin Sinovac masih belum dipahami menyeluruh di kalangan masyarakat, termasuk guru. \"Ini penting bagi pemerintah pusat untuk meyakinkan masyarakat, khususnya guru atau orangtua siswa, tentang efektivitas, keamanan dari vaksin ini, termasuk tahapan uji coba,\" ungkapnya. Sosialisasi secara masif, menurutnya sangat penting. Sebab sejumlah guru juga belum menganggap vaksin Sinovac sebagai jawaban mengatasi wabah. Tidak sedikit guru yang enggan divaksin. “Saya mendapatkan curhatan dari beberapa guru-guru dari daerah, mereka belum bersedia divaksin terlebih dulu,” jelasnya. Sebab, mereka tidak ingin dijadikan bahan percobaan efektivitas vaksin. Begitu juga kekhawatiran akan efek samping yang akan ditimbulkan. Dia meminta, agar semua tahapan uji coba vaksin dapat dipenuhi terlebih dulu. Sebab, belum terbukti keamanannya, termasuk status halal baik dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) maupun MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sedangkan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani berharap Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menjadikan vaksinasi sebagai salah satu alasan memberi izin PTM. \"Keseluruhan faktor harus dipertimbangkan secara holistik oleh Pemda,\" katanya. Meski demikian, Evy mengingatkan bahwa vaksin bukan menjadi satu-satunya alasan. Pemda harus tetap memperhatikan risiko dan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayahnya. \"Pemda juga harus melihat kondisi kesehatan warga pendidikan, ketersediaan sarana prasarana kesehatan, kesiapan satuan pendidikan, ketersediaan transportasi,\" tegasnya. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan prioritas vaksin sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo dan mengikuti standar World Health Organization (WHO).(lihat grafis) \"Kami memohon kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya kami harus membuat prioritas,\" ujarnya. Penetapan prioritas telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan melalui Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya. Airlangga pun meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Mengingat, vaksin COVID-19 akan tersedia secara bertahap dengan jangka waktu akhir 2020, awal 2021, sampai dengan 2022. \"Kami meminta masyarakat tetap menerapkan 3T, Testing, Tracing, dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker, serta Menjaga Jarak,\" papar Airlangga. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac telah tiba di Indonesia. Namun, pemerintah belum melakukan vaksinasi. Sebab masih ada serangkaian tahapan yang perlu dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika lolos uji di BPOM, maka dalam waktu dekat vaksin akan segera diedarkan ke masyarakat. Vaksin diharapkan jadi salah satu solusi menekan penyebaran wabah COVID-19 di Tanah Air.(gw/fin) Grafis Prioritas Vaksinasi Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, ada enam kelompok sasaran prioritas vaksinasi COVID-19. 1. Kelompok garda terdepan Petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum sebanyak 3.497.737 orang. 2. Tokoh agama/masyarakat Perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.0106 orang. 3. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi 4.361.197 orang. 4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2.305.689 orang. 5. Peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) sejumlah 86.622.867 orang. 6. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya huingga 57.548.500 orang.

Sumber: