Tutup Sidang Paripurna APBD, Ketua DPRD Kota Magelang Lantunkan Pantun Sarkasme

Tutup Sidang Paripurna APBD, Ketua DPRD Kota Magelang Lantunkan Pantun Sarkasme

PARIPURNA. Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz bersama Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menyepakati usulan APBD tahun 2023 Kota Magelang, sebelum sidang paripurna, Jumat, 18 November 2022.(foto : wiwid arif/magelang ekspres)--Magelangekspres.com

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID – Sarkasme pembacaan pantun mewarnai sidang paripurna APBD Kota Magelang tahun 2023, Jumat, 18  November 2022.

“Jaka Tingkir, arep Madang. Golek Lawuh Pupu Gending. Pokir lan Musrenbang Ojo Pernah Dibanding-bandingke,” kata Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno sebelum menutup sidang paripurna.

Lontaran pantun itu memiliki pesan tersirat karena keprihatinan DPRD tentang situasi lika-liku yang terjadi saat pembahasan APBD Kota Magelang tahun 2023. Banyak item Pokok-pokok Pikiran Dewan (Pokir) yang tidak terealisasi dalam APBD.

“Saya ingin memberi pemahaman bahwa antara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang versi eksekutif itu tidak bisa dibandingkan dengan hasil reses dewan yang tertuang dalam Pokir Dewan, sehingga keduanya sebenarnya harus seimbang, tidak berat sebelah,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Udi itu pun merasa heran, karena selama ini banyak arahan kepada warga agar memfokuskan usulan hanya melalui Musrenbang saja. Sedangkan porsi Pokir sendiri lebih dikerdilkan bahkan terkesan diabaikan.

“Padahal di DPRD itu justru lebih dominan di dalam menjaring aspirasi masyarakat. Posisi Pokir itu juga jadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dengan Musrenbang. Harus jalan seiring dan selaras," tuturnya.

Namun, yang terjadi di Kota Magelang, katanya, justru terbalik. Besaran Pokir DPRD bahkan tidak mampu mengalahkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk satu program Pemkot Magelang, yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Mas Bagia) berupa dana Rp30 juta per RT per tahun.

"Ada 25 Anggota DPRD mengusulkan Pokir, tapi yang disetujui cuma Rp16 miliar. Ini kurang dari separuhnya dari satu program saja, Rodanya Mas Bagia misalnya, yang anggarannya mencapai Rp34 miliar," ungkapnya.

Ia menyebut, jaring aspirasi masyarakat lewat Pokir lebih mendetail dibanding dengan Musrenbang. Menurutnya, Musrenbang hanya digelar sekali dalam setahun, sedangkan reses digelar tiga kali dalam setahun.

"Dari jumlahnya saja, masyarakat bisa tahu seberapa besar kualitas jaring aspirasi lewat Pokir ini. Pokir berasal dari reses yang digelar tiga kali dalam setahun. Musrenbang, hanya sekali setahun, dan itupun di saat-saat awal, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu apa yang mau mereka usulkan," tandasnya.

Udi berharap, anggota DPRD senantiasa meningkatkan kualitas Pokir. Selain itu, komisi DPRD juga diharapkan lebih mengoptimalkan peran mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Magelang.

"Dengan begitu OPD dan Komisi sebagai mitra bisa saling erat, dan ketika ada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), DPRD bisa tahu," tandasnya.

Sementara itu, Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz menegaskan bahwa fokus arah APBD tahun 2023 masih sama seperti sebelumnya, yakni menitikberatkan pemberdayaan manusia. Hal ini memang menjadi komitmennya, agar kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Magelang semakin meningkat.

"Porsinya masih sama, 80 persen untuk pembangunan manusia, sedangkan 20 persennya untuk infrastruktur," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: magelangekspres.com