Banner Disway

Legislator Kota Magelang, Mbak Nita Dorong Percepatan Digitalisasi PBB-P2 Demi Transparansi Publik

Legislator Kota Magelang, Mbak Nita Dorong Percepatan Digitalisasi PBB-P2 Demi Transparansi Publik

MONEV. Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang, Hj Yunita Budi Chrissanni SH MKn, menyampaikan pentingnya digitalisasi PBB-P2 dalam monitoring dan evaluasi di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor WaliKota Magelang.-IST-MAGELANG EKSPRES

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang, Hj Yunita Budi Chrissanni SH, MKn, mendorong percepatan digitalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagai wujud transparansi sekaligus tanggung jawab publik.

Menurutnya, digitalisasi PBBP2 tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mempermudah masyarakat memantau kewajiban dan status pembayaran.

Hal itu disampaikan Yunita saat menghadiri monitoring dan evaluasi PBBP2 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 1 Kompleks Kantor Walikota Magelang, Selasa (23/9/2025).

BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Magelang, Mbak Nita Dorong Warga Kelola Sampah Agar Bernilai Jadi Rupiah

Kegiatan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah, lurah, serta perwakilan masyarakat.

"Digitalisasi ini penting agar masyarakat bisa mengakses informasi pembayaran secara jelas dan cepat. Dengan begitu, transparansi meningkat, pelayanan publik lebih akuntabel, dan warga merasa tenang karena datanya terpantau," ujarnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Magelang tersebut menegaskan, PBBP2 menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya kembali untuk pembangunan Kota Magelang.

BACA JUGA:Gerakan Rabu Pon, Legislator Kota Magelang Mbak Nita Ungkap Cara Perempuan Menjadi Benteng Ketahanan Pangan

Nantinya, hasil penerimaan tersebut untuk mendanai infrastruktur jalan lingkungan, sarana kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan.

Ia berharap, melalui monitoring ini bisa dijadikan bahan evaluasi efektivitas pemungutan PBB-P2 dan menekan angka tunggakan.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dikelola secara transparan serta benar-benar kembali dalam bentuk layanan dan fasilitas publik,” katanya.

BACA JUGA:NIB Jadi Kunci UMKM Berkembang, DPRD Dorong Pelaku Usaha Lekas Urus Legalitas

Perempuan yang akrab disapa Mbak Nita tersebut mengatakan bahwa penguatan sistem monitoring dan evaluasi akan berdampak ganda.

Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya ini juga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: magelang ekspres