Banyak Pokir Dewan yang Tidak Terserap APBD 2023, Ketua DPRD Kota Magelang Kecewa

Banyak Pokir Dewan yang Tidak Terserap APBD 2023, Ketua DPRD Kota Magelang Kecewa

PARIPURNA. Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz bersama Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menyepakati usulan APBD tahun 2023 Kota Magelang, sebelum sidang paripurna, Jumat, 18 November 2022.(foto : wiwid arif/magelang ekspres)--Magelangekspres.com

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID – Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno kecewa karena banyak item Pokok-pokok Pikiran (Porkir ) Dewan  yang tidak terealisasi dalam APBD 2023.

Seharusnya antara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan Porkir Dewan tidak seimbang.“Antara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang versi eksekutif itu tidak bisa dibandingkan dengan hasil reses dewan yang tertuang dalam Pokir Dewan, sehingga keduanya sebenarnya harus seimbang, tidak berat sebelah,” ungkapnya dalam sidang paripurna APBD Kota Magelang tahun 2023, Jumat, 18  November 2022.

Ketua DPC PDIP Kota Magelang itu pun merasa heran, sebab selama ini banyak arahan kepada warga agar memfokuskan usulan hanya melalui Musrenbang saja. Sedangkan porsi Pokir sendiri lebih dikerdilkan bahkan terkesan diabaikan. “Padahal di DPRD itu justru lebih dominan di dalam menjaring aspirasi masyarakat. Posisi Pokir itu juga jadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dengan Musrenbang. Harus jalan seiring dan selaras," tutur Pria yang akrab disapa Udi.

Menurut Udi, yang terjadi di Kota Magelang, justru terbalik. Besaran Pokir DPRD bahkan tidak mampu mengalahkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk satu program Pemkot Magelang, yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Mas Bagia) berupa dana Rp30 juta per RT per tahun.

"Ada 25 Anggota DPRD mengusulkan Pokir, tapi yang disetujui cuma Rp16 miliar. Ini kurang dari separuhnya dari satu program saja, Rodanya Mas Bagia misalnya, yang anggarannya mencapai Rp34 miliar," ungkapnya.
Disebutkan, jaring aspirasi masyarakat lewat Pokir lebih mendetail dibanding dengan Musrenbang. Menurutnya, Musrenbang hanya digelar sekali dalam setahun, sedangkan reses digelar tiga kali dalam setahun."Dari jumlahnya saja, masyarakat bisa tahu seberapa besar kualitas jaring aspirasi lewat Pokir ini. Pokir berasal dari reses yang digelar tiga kali dalam setahun. Musrenbang, hanya sekali setahun, dan itupun di saat-saat awal, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu apa yang mau mereka usulkan," tandasnya.

Sementara itu, Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz menyatakan bahwa fokus arah APBD tahun 2023 masih sama seperti sebelumnya, yakni menitikberatkan pemberdayaan manusia. Hal ini memang menjadi komitmennya, agar kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Magelang semakin meningkat. Yakni 80 persen untuk pembangunan manusia, sedangkan 20 persennya untuk infrastruktur.

Menurut Azis, Rodanya Mas Bagia yang penggunaannya dananya akan mulai diserahkan ke masyarakat secara mandiri. Sejauh ini, penggunaan dana Rodanya Mas Bagia tahun 2022, nyaris seluruhnya masih dititipkan melalui OPD. "Kalau sekarang, mereka lebih banyak di atas 50 persen, sisanya yang di OPD. Fisik dan nonfisik boleh," ujarnya.

Aziz menuturkan bahwa masalah utama di Kota Magelang  adalah kemiskinan. Ke depan, lewat tambahan penggunaan dana Rodanya Mas Bagia, jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan pun akan terus berkurang.(wid)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: magelangekspres.com