Kementrian PUPR Rampungkan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Empat Kabupaten di Jawa Tengah

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan acara serah terima program kegiatan IBM sanitasi pada satuan kerja pelaksanaan prasarana permukiman wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah pada Selasa, 20 Desember 2022 di Ballroom Grand Artos Hotel. 

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Sanitasi, Komisi V DPR RI, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemerintahan Kabupaten, penerima program dari kepala desa, pemimpin pondok pesantren dan fasilitator. 

Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyokong telah selesainya pembangunan sanitasi berbasis masyarakat yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T), sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), tempat pengelolaan sampah reuse reduce recycle (TPS3R), dan sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) di Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. 

Untuk Kabupaten Magelang terdapat  9 lokasi pembangunan SPALD-S, 1 lokasi SPALD-T, 4 lokasi TPS3R, dan terdapat 12 lokasi MCK LPK. Lalu Kabupaten Temanggung terdapat 2 lokasi kegiatan SPALD-S, 2 lokasi TPS3R dan 5 lokasi MCK LPK. 

Kemudian untuk Kabupaten Purworejo terdapat 1 lokasi SPALD-S, 2 lokasi TPS3R serta 8 lokasi untuk MCK LPK. Sedangkan Kabupaten Wonosobo terdapat 1 lokasi SPALD-S, dan 3 lokasi untuk MCK LPK. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, Cakra Nagara mengatakan saat ini PUPR sedang mengejar konteks seratus nol seratus yang berarti 100 persen air minum yang layak, 0 persen kumuh dan 100 persen akses pembentukan sanitasi. 

“Hal ini terkait visi PUPR yaitu mengejar konteks seratus nol seratus. Kegiatan di bidang pencipta karyaan di tahun 2022 ini meliputi SPALD-T, SPALD-S, TPS3R dan sanitasi LPK dimana untuk anggaran SPALD-T adalah 500 juta di setiap lokasi di desa,” papar Cakra. 

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk anggaran SPALD-S yaitu 500 juta, TPS3R beranggaran 500 juta disetiap lokasi desa dan program sanitasi LPK sebesar 200 juta. Semua dana tersebut berasal dari dana APBN. 

Program kerja ini selain membangun sarana dan prasarana sanitasi juga terdapat kegiatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. 

Sementara itu, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR  Tanozisochi Lase yang membuka acara ini mengatakan, program ini masyarakat membangun secara mandiri dengan berbekal dana dan pelatihan dari Kementrian PUPR. 

Menurutnya capaian akses sanitasi saat ini masih rendah dengan dibuktikan masih banyak masyarakat yang belum mengakses septic tank, masyarakat masih belum mengakses MCK yang masih menjadi tradisi hingga saat ini. 

“Pola hidup yang tidak sehat seperti ini perlu penyadaran, begitu mereka sadar bahwa mereka butuh toilet atau septic tank dan mau membangun baru kita kasih bantuannya. Jadi harus ada perubahan perilaku sama seperti di Ponpes, infrastruktur mereka sangat terbatas kita kategorikan tidak layak,” papar Tanozisochi kepada wartawan. 

Program tahunan ini dibutuhkan dorongan dari pemerintah daerah dengan berbekal perencanaan dan persiapan  lahan. (mg1) 

Sumber: