Tangkal Jeratan Investasi Bodong, Bupati Wonosobo: Desa Harus Perkuat Literasi Keuangan

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES - Arus kemajuan teknologi yang terus berkembang membawa konsekuensi positif maupun negatif. Termasuk, fasilitasi sektor keuangan.

Masyarakat secara umum perlu diberikan edukasi secara komprehensif mengenai literasi keuangan, sebagai bagian dari upaya pencegahan jeratan fasilitasi keuangan ilegal diera digital saat ini.

"Masyarakat pedesaan merupakan target yang paling rentan menjadi sasaran rentenir, investasi bodong, dan fasilitasi keuangan ilegal lainnya," ungkap Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat  saat membuka Launching Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah, Jumat (15/8) di Desa Plobangan, Selomerto.

Menurutnya, dalam rangka mendukung dan mempercepat upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu, untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional secara masif.

"Program PIKD menjadi sebuah terobosan strategis," tandasnya.

Disamping itu, tujuan PIKD bukan hanya terbatas pada memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait guna upaya lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan moment ini menjadi titik tolak yang sangat baik untuk memastikan keberlanjutan PIKD, serta kolaborasi dukungan sinergisitas dari berbagai Kementerian, OJK, Pemprov, IJK dan berbagai elemen untuk pengembangan wisata di Wonosobo dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman, menjelaskan, PIKD merupakan sarana inovasi & kolaborasi OJK bersama Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan juga instansi lainnya yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif.

"Targetnya, pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat, serta masyarakat terhindar dari investasi bodong dan juga produk keuangan ilegal," katanya.

Dijelaskan, bahwa launching PIKD ini merupakan kelanjutan dari pertemuan seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 2022. Wonosobo menjadi pilot project pertama yang nantinya dapat diimplentasikan juga di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

"Desa Plobangan dan Kadipaten ini memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif pendorong perekonomian desa. Banyak hal yang harus disiapkan menuju kesana, termasuk semangat swadaya masyarakat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Agusman berharap, perangkat desa dan bumdes menjaga komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara profesional.

Ia optimis dengan semangat kolaborasi mencari solusi yang tepat, baik OJK, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan peningkatan literasi dan inklusi di Jawa Tengah.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, bahwa PIKD menjadi wujud implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota wilayah kerja OJK KR3 Jawa Tengah dan DIY.

Sumber: magelang ekspres