Hadiri Rakor di Kemendagri, Kementan Paparkan Strategi Hadapi Inflasi

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES - Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, hadir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/10/2023).

Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan pentingnya menggenjot produksi untuk menjaga inflasi.

Arief menginstruksikan kepada jajarannya di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggenjot produksi beras nasional yang sebelumnya 31 juta ton menjadi 35 juta ton.

Hal ini juga sejalan dengan antisipasi menghadapi El Nino sekaligus mencukupi kebutuhan beras nasional dan mengendalikan laju inflasi.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, menyampaikan strategi Kementan dalam mengantisipasi inflasi.

"Beras penyumbang inflasi terbesar dibanding komoditas lain. Solusi  untuk menghadapi inflasi dengan meningkatkan produksi, dengan target dari 5,2/ Ha menjadi 5,4 5,5 bahkan 5,7 Ton per Ha," paparnya.
Dedi menambahkan, kenaikan harga cabe rawit dan cabe merah dapat diatasi tidak hanya dengan keterlibatan petani dalam produksi.

"Tetapi juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk menanam cabe dengan di bantu penyuluh di lapangan. Selain itu, memastikan penyediaan pupuk di 26.000 outlet pupuk," katanya.

Selain itu, Dedi mengatakan jika peran penyuluh menjadi penting. Sehingga sinergi Kementan dan Kemendagri di mana Pemerintah daerah yang sekarang menaungi para penyuluh sesuai amanat Undang Undang.

"Strategi lainnya adalah percepatan Gerakan Nasional (Gernas) penanganan dampak EL Nino, dengan menyiapkan sarana prasarana, benih, pupuk, air dan alsintan dan teknologi," ujarnya.

"Sekali lagi kami butuh kerjasama  pemerintah daerah dalam upaya luas tanam Gernas penanganan El Nino," imbuhnya.

Dedi juga menyebut jika total penyuluh nasional 47.606 dari 80 ribu. Dan 75 ribu punya potensi pertanian dengan ratio jumlah penyuluh sekarang, satu penyuluh menangani dua desa. Untuk mencukupi kebutuhan satu penyuluh satu desa maka masih kurang 28.000.

"Kita juga baru bebas dari PMK untuk itu butuh support pemerintah daerah akselerasi vaksin PMK untuk mencegah outbreak wabah," ujarnya.

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir, menyampaikan ada 10 provinsi dengan angka inflasi tertinggi, Babel, Sultra, Maluku Utara, DIY, Maluku, Kaltim, Jatim, Kalsel, Papua Barat, Jateng, Sulteng dan Bali.

"Ini menjadi perhatian bersama. Kenaikan harga gula pasir, beras, cabe rawit ayam perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Mengingatkan Pemda untuk aktif memantau pergerakan harga dari hari ke hari," ujarnya.

Sumber: kementerian pertanian