Purworejo Punya Risiko Korupsi Cukup Tinggi

Adimas Galih Hasmono menyampaikan bahwa korupsi rentan terjadi, antara lain karena 3 hal, yakni karena faktor keserakahan, kebutuhan, dan kesempatan. Korupsi tidak hanya terkait uang, melainkan juga kebijakan, waktu, dan sebagaimanya yang menyalahi aturan.

“Sekarang kita sudah ada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Unit yang dibentuk oleh inspektorat yang salah satu tugasnya untuk melakukan diseminasi terkait pencegahan korupsi di Kabupaten Purworejo,” jelasnya.

Menurutnya, masih rendahnya hasil SPI KPK 2023 Kabupaten Purworejo perlu menjadi perhatian bersama secara serius. Sosialisasi antikorupsi perlu digencarkan di lingkungan OPD-OPD.

“Berangkat dari kondisi itu, dalam tahun ini UPG menyusun rencana aksi agar nilai sosialisasi antikorupsi nilainya naik,” tandasnya.

Sementara itu, Yudhie Agung Prihatno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pihak Inspektorat yang telah memberikan pembekalan kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

BACA JUGA:Korupsi Dana Desa Tempati Tiga Besar, KPK RI Sosialisasikan Desa Anti Korupsi

Menurutnya, dari 50-an pegawai di lingkungan Dinkominfostasandi, hampir separuhnya merupakan tenaga non-ASN. Namun, sosialisasi antikorupsi perlu diberikan secara merata mengingat tenaga ASN dan non-ASN memiliki potensi yang sama terjerumus korupsi.

“Sosialisasi seperti ini sebagai sarana pembelajaran kepada pegawai dan rekanan bahwa banyak celah korupsi. Ini juga menjadi sarana penambahan wawasan yang baik terkait pencegahan korupsi,” ungkapnya. (top)

Sumber: magelang ekspres