Pejabat Pengadaan di Purworejo Dituntut Pahami E-Katalog V6, BKPSDM Adakan Bimtek Negosiasi dan Mini Kompetisi

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.ID - Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dari seluruh perangkat daerah hingga kelurahan di Kabupaten Purworejo dituntut memahami proses pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui E-Katalog Versi 6.

Pasalnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah kian kompleks, termasuk dalam aspek kemampuan negosiasi yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan e-purchasing.

Kondisi tersebut disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui BKPSDM dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Negosiasi dan Mini Kompetisi dalam E-Katalog Versi 6 di Ruang Arahiwang pada Kamis (15/5).

BACA JUGA:BKPSDM Purworejo Buka Layanan Konsultasi Hingga Curhat

Bimtek dibuka oleh Pj Sekda Kabupaten Purworejo Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA, diikuti sebanyak 115 peserta dari seluruh perangkat daerah dan kelurahan di Kabupaten Purworejo.

Hadir narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Devi Yanurida sebagai Wakil Ketua Tim Monev Katalog Elektronik Nasional dan Bernadeta Yona Amelia Kris Maharani dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan.

Pj Sekda menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Negosiasi dan Mini Kompetisi dalam E-Katalog versi 6.

BACA JUGA:Kopi Purworejo Harus Mampu Bersaing dengan Daerah Lain, DPR RI dan Kementan Fasilitasi Bimtek

Pihaknya juga mengingatkan bahwa proses pengadaan bukan semata-mata urusan administratif, melainkan menyangkut amanah penggunaan uang negara.

“Oleh karena itu, mari kita jadikan pengadaan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan salah satu titik krusial dalam tata kelola keuangan negara.

BACA JUGA:Personel Satbinmas Polres Purworejo Sambangi Rest Area Rawan Premanisme dan Pungli

Data terbaru dari survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada aspek pengelolaan pengadaan barang/jasa, 29 persen pegawai menyatakan bahwa mereka pernah melihat atau mendengar dugaan penyalahgunaan PBJ dalam satu tahun terakhir.

“Fenomena ini tentu harus menjadi peringatan serius bagi kita semua. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi pondasi utama dalam setiap tahapan PBJ. Untuk itu, melalui kegiatan hari ini, kita akan memperkuat kapasitas para pelaksana pengadaan dalam memanfaatkan fitur negosiasi dan mini kompetisi pada e-Katalog versi 6,” ungkapnya.

Sumber: purworejo ekspres