MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengumpulkan seluruh kepala daerah terpilih setelah pelantikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa Prabowo ingin mengadakan agenda serupa dengan "Retreat Kabinet Merah Putih" yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berkeinginan untuk menggunakan agenda ini sebagai momen untuk menyelaraskan antara pemerintah pusat dan daerah.
BACA JUGA:Biaya Retreat Menteri Tenda Mewah di Akmil Magelang Dari Kantong Pribadi Presiden Prabowo
"Keinginan Bapak Presiden adalah untuk mengumpulkan semua kepala daerah, mirip dengan pertemuan sebelumnya yang melibatkan para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Magelang, agar kita dapat memiliki pemahaman yang seragam mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini," ungkap Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Yusril menekankan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fokus utama bagi Presiden Prabowo.
Proses sinkronisasi ini sangat penting agar program-program dari pemerintah pusat dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Retreat Kabinet Merah Putih yang melibatkan para menteri, wakil menteri, dan kepala badan sebelumnya dilaksanakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 25-27 Oktober 2024.
Mengenai rencana Prabowo untuk mengadakan retret bagi kepala daerah, Yusril menyatakan bahwa ia belum mengetahui lokasi pasti untuk agenda tersebut.
Yusril menyatakan bahwa para kepala daerah akan dikumpulkan di satu lokasi.
BACA JUGA:Ternyata Ini Tujuan Diadakannya Retreat Kabinet Merah Putih yang Diselenggarakan Presiden Prabowo!
"Rencananya demikian, mereka akan berkumpul di satu tempat," jelas Yusril.
Sehubungan dengan itu, Yusril menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah memfokuskan perhatian pada masa pelantikan kepala daerah agar dapat segera dilaksanakan, sehingga retreat kepala daerah dapat diadakan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan teknis pelantikan kepala daerah, mengingat terdapat lebih dari 300 perselisihan hasil pemilihan (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).