Eddy meminta, Pemkot Magelang memperhatikan para pendamping dan SDM tiap RT.
BACA JUGA:DWP Kota Magelang Teguhkan Peran Perempuan untuk Dukung Pendidikan dan Kesehatan
Mereka seharusnya diperkuat pengetahuannya terlebih dahulu.
Jangan sampai, program yang sejatinya untuk menyejahterakan masyarakat, justru mempersulit karena ketidaktahuan para pemangku kepentingan.
"Saya melihat masih kecil sekali Pemkot Magelang melibatkan eksahelix yang selama ini digaungkan. Buktinya, pengusaha jarang dilibatkan terhadap rancangan program, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, termasuk Prodamai ini," tandasnya.
Eddy juga mewanti-wanti, Pemkot Magelang agar mulai condong terhadap UMKM dan pelaku usaha.
Strategi ini bisa menjadi solusi Kota Magelang terhindar dari resesi ekonomi tahun depan.
"Bebaskan pajak bagi UMKM dan pelaku usaha, simulasikan selama 6 bulan di tahun 2026. Memang strategi ini cukup radikal. Tapi tidak ada pemerintahan yang bangkrut, yang ada usaha dan UMKM itu pada tutup. Logikanya begitu," ujarnya.
Selama ini, kata Eddy, industri perhotelan dan rumah makan, menjerit karena diwajibkan membayar pajak 11 persen.
Beban pajak itu kemudian dibebankan kepada konsumen, sehingga tarifnya terlampau tinggi.
BACA JUGA:SMP Negeri 8 Magelang Salurkan Donasi Spenapan Peduli untuk Korban Bencana Sumatera
"Daya beli turun itu pengaruhnya karena tarif mahal. Hotel contohnya, tarifnya naik karena pajaknya pun terus bertambah. Nah kalau bebas pajak, maka harganya bisa terjangkau dan daya beli masyarakat akan stabil," ucapnya.
Untuk diketahui, sektor ekonomi di Kota Magelang mengalami pertumbuhan signifikan hingga triwulan kedua 2025 sebesar 6,27 persen.
Hasil ini mencatatkan Kota Magelang sebagai salah satu daerah yang paling digdaya dibanding daerah lain se eks-Karesidenan Kedu.
BACA JUGA:Siswa SMP Mutual Magelang Kumpulkan Donasi Rp23,6 Juta untuk Korban Bencana