MAGELANGEKSPRES.ID - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang memproyeksikan perekonomian daerah pada 2026 tumbuh di atas 6 persen.
Asalkan Pemkot Magelang menggunakan strategi fiskal yang tepat, salah satunya membebaskan UMKM dan pelaku usaha dari pajak.
Kebijakan itu dilakukan agar daya beli masyarakat kembali normal.
BACA JUGA:Komisi II DPRD Tegal dan Apindo Bahas UMK 2026: Jaga Iklim Investasi, Hindari PHK Massal
Ketua Apindo Kota Magelang, Eddy Sutrisno mengatakan, sepanjang 2025 ekonomi Indonesia menunjukkan daya beli masyarakat yang sangat rendah selama 5 tahun terakhir.
Bahkan, lebih rendah dibanding saat pandemi Covid-19 melanda.
"Ini yang mesti diperhatikan Pemkot Magelang bahwa membuat kebijakan itu membutuhkan analisa ekonomi yang mendalam. Tidak ujug-ujug, apalagi datangnya suka terlambat di akhir tahun," kata Eddy, kepada Magelang Ekspres, Selasa (9/12).
BACA JUGA:Pameran UMKM Atria Hotel Magelang Masuki Tahun Ketiga, Ada 14 UMKM Tampilkan Produk Unggulan
Pemilik RS Lestari Raharja tersebut menambahkan, banyak perusahaan di Kota Magelang yang terpaksa mengurangi jumlah karyawannya.
Bahkan, UMKM di sektor tertentu terpaksa menghentikan produksinya.
"UMKM dan perusahaan yang ada di Kota Magelang belum bisa survive di tengah terpaan geopolitik dan turunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini menegaskan jika strategi lintas sektor diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," jelasnya.
BACA JUGA:Pemkot Magelang Dorong Eksistensi Pelaku UMKM Lewat Pelatihan
Apindo, kata Eddy, juga menaruh perhatian terhadap dana Prodamai, sebesar Rp50 juta per RT per tahun.
Ia memandang, program ini dapat menstabilkan ekonomi makro asalkan diiringi dengan kualitas SDM dan kesiapan yang sangat matang.
"Prodamai harus digelontorkan awal tahun sehingga perputaran keuangan di masyarakat bisa stabil. Tapi juga harus hati-hati, berkaca pada program rezim sebelumnya yang banyak menuai masalah," tandasnya.