Gubernur Ahmad Luthfi Tenangkan Keraguan Paguyuban Kades Soal Koperasi Desa Merah Putih

SEMARANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menepis kekhawatiran para kepala desa terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ia menegaskan, kebijakan pemerintah ini semata-mata demi kesejahteraan rakyat dan akan dijalankan sesuai dengan potensi serta kearifan lokal masing-masing desa, bukan sebagai beban.

"Tidak benar kalau koperasi desa itu menjadi beban, justru membuat kesejahteraan bagi wilayah masing-masing," kata Luthfi saat menerima audiensi dari Pengurus DPC PAPDESI Kabupaten Klaten di ruang kerjanya, Rabu (16/7).

BACA JUGA:Luthfi Gaspol Tekan Inflasi Pangan Jateng, Dari Sawah Klaten ke Pasar Pekalongan

Ia menambahkan, KDMP akan diadaptasi dengan kebutuhan desa. Bisa berupa apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, penyediaan pupuk, hingga layanan pos, sesuai kemampuan desa.

Luthfi menjelaskan, KDMP merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah koordinasi Menko Bidang Pangan.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah diamanahi sebagai ketua dewan pengawas tingkat provinsi. Lalu, Bupati/Walikota akan menjadi ketua pengawas di kabupaten/kota masing-masing.

BACA JUGA:Resmi Dibuka, 9 Sekolah Rakyat Jadi Rumah Kedua bagi Anak-anak di Jateng

"Yang menjadi pengawas nanti Gubernur dan Bupati/Walikota. Tentu desa kita banyak, kalau bupati mengawasi sekian ratus koperasi kan susah. Maka kita libatkan kepala desa yang ada," jelasnya.

Sebagai informasi penting, KDMP dijadwalkan akan diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten pada 21 Juli 2025 mendatang. Persiapan intensif telah dilakukan untuk menyambut momentum bersejarah ini.

Menanggapi keraguan para kades tentang KDMP, Luthfi memastikan telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan koperasi desa.

BACA JUGA:Trump Naikkan Bea Impor, Luthfi Siapkan Jurus Jaga Ekonomi Jateng

Hal ini bertujuan agar seluruh operasional KDMP berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Begitu di-launching nanti mereka sudah punya prototipe kegiatannya masing-masing. Tidak usah terpaku omongan yang belum jelas. Kita menjalankan perintah Presiden, nggak usah ditawar-tawar, kita harus loyal, penting kerja ikhlas. Nggak ada kita pemerintah kok mau menyengsarakan masyarakatnya," papar Luthfi kepada perwakilan kepala desa.

Sumber: magelang ekspres