Pendaftaran Siswa SMP di Kota Magelang Mulai 19 Mei, Sistem Zonasi Diganti Domisili

Aturan ini disusun Pemkot Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan distribusi tempat tinggal calon siswa dan kapasitas sekolah di setiap wilayah administratif.

BACA JUGA:Komitmen Peradi Magelang Junjung Tinggi Kehormatan Profesi Advokat

Baihaqi memberikan contoh bahwa lokasi SMP N 12 Magelang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Magelang.

Ia menambahkan, khusus jalur domisili, calon siswa diwajibkan menyerahkan kartu keluarga yang diterbitkan paling tidak satu tahun sebelum tanggal pendaftaran.

Selain itu, nama orangtua atau wali murid yang tercantum dalam kartu keluarga harus sesuai dengan yang tertera pada rapor dan ijazah.

BACA JUGA:Urus Administrasi Kependudukan di Kota Magelang Kini Tinggal Sekali Klik

Kecuali dalam situasi tertentu seperti kematian, perceraian, atau hal lain yang diatur oleh pemerintah daerah.

Imam juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan sekolah swasta meski sekolah swasta tersebut memiliki segmen pasarnya sendiri.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi C Kota Magelang, Tyas Anggraeni Bekti Prasetyo berharap sengkarut masalah pelaksanaan PPDB bisa diakhiri dengan sistem SMPB.

BACA JUGA:50 Tahun Perjalanan Persaudaraan Silat Kembang Setaman, dari Kota Magelang Tembus ke Singapura

"Di banyak negara maju, sistem zonasi menjadi kebijakan pemerintah dengan jaminan bersekolah di mana pun yang dekat rumah. Tapi sebenarnya masyarakat kita belum siap melaksanakan sistem itu. Jadi tepat kalau kembali ke sistem domisili," tuturnya.

Ia juga mendukung rencana melakukan seleksi bagi penerimaan siswa baru.

Selain menghidupkan lagi jiwa kompetitif terhadap peserta didik, sistem penerimaan pun bisa menambah daya juang para calon peserta didik.

"Harapannya Dinas Pendidikan Kota Magelang tetap obyektif melakukan SPMB di tahun 2025 ini," katanya.

Sumber: magelang ekspres