Sejumlah Pejabat Pemkab Purworejo Dirotasi, Tiga Dinas Dipimpin Pelaksana Tugas

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.ID - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami rotasi setelah Bupati Purworejo mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Pejabat yang dirotasi diantaranya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, seperti Kepala Dinas, Jabatan administrator, pengawas, dan lainnya.

Para JPT Pratama yang berpindah jabatan tersebut yakni Wasit Diono yang semula menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dirotasi menjadi Kepala Pelaksana BPBD, Agus Ari Setiadi semula Kepala BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) dirotasi menjadi Sekretaris DPRD.

BACA JUGA:Pejabat Pengadaan di Purworejo Dituntut Pahami E-Katalog V6, BKPSDM Adakan Bimtek Negosiasi dan Mini Kompetisi

Kemudian Stephanus Aan Isa Nugroho semula Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Porapar) dirotasi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusip), Eni Sudiyati semula Kepala Dinpusip menjadi Kepala Dinas Perhubungan, dan Hadi Sadsila semula Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjadi Kepala BPKPAD.

Pengambilan sumpah dan janji jabatan dipimpin Bupati Purworejo Yuli Hastuti, di Ruang Arahiwang Kompleks Setda Purworejo pada Selasa (20/5).

Hadir antara lain Pj Sekda Purworejo, R Achmad Kurniawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Purworejo, Agung Wibowo, para pejabat eselon II, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

BACA JUGA:Pemkab Purworejo Terima Temuan Pemeriksaan BPK 2024, Wabup Dion Siap Benahi Tata Kelola Keuangan

Bupati mengatakan, rotasi dan mutasi jabatan ini dalam rangka peningkatan kelembagaan, dan pembinaan karir pegawai.

"Juga sebagai penyegaran serta peningkatan kinerja. Rotasi ini seyogyanya dimaknai sebagai kepentingan organisasi untuk tercapainya visi dan misi," katanya.

Menurutnya, proses rotasi ini sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, yakni bahwa Kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) harus mendapatkan izin dari Mendagri jika akan melakukan rotasi atau penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

BACA JUGA:LKPJ 2024 Disampaikan, Pemkab Purworejo Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Secara Serius

Pihaknya pun meminta agar rotasi jabatan ini tidak dijadikan polemik karena sudah sesuai prosedur yang ada.

"Sesuai edaran BKN, proses mutasi jabatan harus mendapat rekomendasi dari BKN, untuk melihat kesesuaian normal dan standar yang berlaku. Setelah mendapat rekomendasi, pelaksanaan sumpah janji sudah mendapat izin Mendagri, bahwa gubernur dan bupati yang akan mengganti pejabat, sebelum 6 bulan harus ada izin dari menteri," ungkapnya.

Sumber: purworejo ekspres