Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah diharapkan mengevaluasi kembali kebijakan dalam menangani pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kebijakan yang telah dilakukan dinilai tak mampu menangkal dengan cepat penyebaran COVID-19. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta meminta pemerintah mengevaluasi skenario penanggulangan COVID-19 yang telah dijalankan. Pemerintah harus segera membuat opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran virus tersebut. Menurutnya, salah satu langkah yang harus diambil adalah isolasi atau \"lockdown\". \"Opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif COVID-19 karena pergerakan masyarakat antar-wilayah masih terus terjadi,\" katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat(27/3). Langkah lockdown sangat penting mengingat penyebaran COVID-19 semakin luas. Berdasarkan data hingga Jumat (27/3), penyebaran COVID-19 telah merambah ke 27 provinsi dengan total terinfeksi mencapai 1.046, data . Karenanya, dia menilai Pemerintah jangan menutup opsi \"lockdown\". Sebab lockdown bisa saja menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran COVID-19. Mengingat di beberapa negara opsi tersebut sudah dilakukan termasuk Singapura dan Malaysia. \"Apabila opsi \\\'lockdown\\\' dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa saja, hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek,\" ujar anggota Komisi I DPR itu. Lockdown Pulau Jawa, dinilainya, akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Lakukan lockdown selama dua bulan \"Jika menggunakan data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama \"lockdown\" 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp12,5 trilliun,\" ucapnya. Hal itu berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin perbulan dengan rincian, Beras 10 kg, daging ayam 2kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per-September 2019, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang maka apabila dilakukan lockdown selama 2 bulan dibutuhkan sekitar Rp12,5 trillin. Selain itu, Pemerintah juga perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa dan perhitungan berdasarkan UMP. Stimulus sekitar Rp300 trilliun agar perusahaan mau merumahkan karyawannya. \"Dana 300 trilliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama \\\'lockdown\\\',\" ujarnya. Kolega Sukamta di PKS, Hidayat Wahid juga mengusulkan lockdown sebagai opsi pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, Wakil Ketua MPR ini menyarankan agar lockdown dilakukan secara parsial atau sebagian. \"Pemerintah agar lakukan isolasi sebagian untuk DKI Jakarta dan zona merah lainnya,\" katanya. Ia menjelaskan jika isolasi sebagian itu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19, sehingga bisa diatasi bahkan dipotong mata rantai penyebarannya. \"Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi episentrum baru penyebaran pandemi COVID-19,\" ujarnya. Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi. \"Dengan demikian tak jadi tragedi kemanusiaan,\" katanya. Ia menjelaskan isolasi sebagian itu sudah dilaksanakan di 17 negara, urgensinya pun dan sudah disuarakan oleh anggota DPR RI, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI). Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendukung kebijakan karantina wilayah. Sandiaga mengatakan sebagian daerah yang tergolong zona merah COVID-19 perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran. \"Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. BLT harus diberikan terlebih dahulu sebelum karantina itu diterapkan agar masyarakat lebih tenang,\" katanya. Menurut Sandiaga, pemerintah bisa menyiapkan sekitar Rp200 triliun yang bisa diambil dari realokasi anggaran 2020 atau penerbitan surat utang seperti yang pernah dilakukan ketika 1997-1998. \"Memang sulit jika langsung mengalokasikan Rp200 triliun. Tapi pemerintah bisa mencicilnya untuk eksekusi satu bulan pertama sebesar Rp50 triliun,\" katanya.(gw/fin)

Sumber: