KPK Tak Dilibatkan Susun Kabinet Episode Terburuk Penyusunan Kabinet

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Padahal pada penyusuan Kabinet Kerja Jilid I (2014), Jokowi sempat menggandeng KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak para calon menterinya. Meski demikian, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap Presiden Jokowi dapat memilih calon menteri berdasarkan pertimbangan rekam jejak. Selain itu, menurut dia, integritas para calon juga penting dijadikan acuan. \"Kita tidak diikutkan. Tetapi kita berharap bahwa (Jokowi) memilih yang betul-betul bersih, integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan,\" ujar Laode di Gedung Pusat Edukasi Antikoupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10). Laode menilai, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah akan melibatkan lembaga negara dalam menyusun kabinet atau tidak. Ia tak mempermasalahkan itu. Lebih lanjut, tidak dilibatkannya KPK dalam pemilihan calon menteri tak lantas membuat Laode khawatir akan praktik korupsi pada kabinet pemerintahan Jokowi jilid II. Ia meyakini, presiden telah memiliki pertimbangan yang matang dalam proses penyusunan kabinet. \"Bila dimintai kita akan berikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa. Itu saja, kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak,\" tutur Laode. Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyebut, presiden memang memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet. Namun, ia berpendapat seharusnya presiden lebih terbuka dengan masukan dan opini publik terkait hal itu. \"Presiden memang punya hak prerogatif, tapi tidak ada salahnya presiden dengar wacana atau opini publik,\" kata Sunanto. Sunanto menilai, jangan sampai Jokowi terkesan tertutup. Karena, hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri. \"Saya harap Pak Jokowi bisa mendengar. Menutup diri itu justru kecelakaan, kecuali Pak Jokowi ingin tercatat sebagai pemimpin yang terpilih demokratis, tapi tidak ada keberhasilan,\" tutupnya. Sebaliknya, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun justru meragukan integritas jajaran calon menteri kabinet pemerintahan Jokowi selanjutnya. Pasalnya, menurut dia, tidak ada proses seleksi bakal calon menteri dengan melibatkan suatu lembaga. Semisal, ketetlibatan KPK dalam proses itu untuk menelusuri rekam jejak korupsi para calon. \"Tak ada upaya seleksi calon menteri dengan kabinet ini dengan memeriksa dari sisi tindakan koruptifnya misalnya. Itu kan tidak atau belum. Tetapi sampai saat ini tidak terlihat,\" tutur Ubedillah. Ia lantas menilai, penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi kali ini merupakan yang terburuk dibanding proses-proses sebelumnya. \"Jika menteri yang disusun tidak ada pertimbangan tentang sikap antikorupsinya, menurut saya ini episode buruk penyusunan kabinet,\" pungkasnya. (riz/gw/fin)

Sumber: