Masih Tertinggal Jauh di Asia, Sistem Pendidikan Nasional Perlu Dievaluasi

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pendidikan Nasional tengah masih tertinggal jauh dengan negara Asia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bergerak cepat mendorong kualitas pendiidkan di Indonesia. Berdasarkan laporan World Bank Education Global Practice yang berjudul “Growing Smarter-Learning & Equitable in East Asia & Pacific”, Indonesia memperoleh skor 403. Jauh di bawah Vietnam yang memperoleh skor 525. Sedangkan skor tertinggi diraih Singapura dengan nilai 556. Senada dengan data World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Develomnet(OECD) seperti yang dilansir The Guardian. Indonesia menempati peringkat ke-57 dari total 65 negara di dunia. Artinya kualitas pendidikan kita masih tertinggal dari negara lain. Seharusnya hasil pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Karena anggaran pendidikan yang dialokasikan pada sektor pendidikan cukup besar, yakni sebesar 2- persen dari APBN. Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Baca juga Libur Sekolah dan Nataru TKL Target 50 Ribu Wisatawan \"(Evaluasi pendidikan) Ini sangat. Kita masih dalam posisi pendidikan sebagai pabrik. Produk masal, era edukasi 2.0 dari zaman kolonialis, pendidikan fedolistik,\" ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (22/12). Kenapa dikatakan demikian, dia menjelaskan, karena berdasarkan ciri-ciri dengan standar-standar, keseragaman, dan abai terhadap minat bakat setiap individu siswa. \"Anak-anak didik untuk hanya jadi faktor produksi, sumber daya manusia (SDM), untuk kepentingan industri nasional,\" tutur dia. Nah, kondisi demikian membuat sistem pendidikan di Indonesia tidak berkualitas dan tentu tidak memiliki daya saing dengan siswa dari negara lain. \\\'Hal itu membuat guru nggak berkembang dan siswa kita menjadi terbelakang,\" ucap dia. Oleh karenanya, langkah yang harus diambil pemerintah adalah pendidikan Indonesia harus dilakukan revoluasi. Salah satunya merevisi UU Nomor 29/20103 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan lain terkait. Berikan kepercayaan dan penghargaan kepad aguru dan satuan pendidikan. Belenggu standar-standar dan birokrasi di daerah harus dihilangkan. Jangan lagi berupaya menstandarkan dan meyamakan berbagai kultur di berbagai daerah,\" papar dia. Menurut dia, bagi dinas pendidikan yang tidak profesional untuk tidak perlu mengatur sektor pendidikan. \"Dinas pendidikan yang umumnya korup nggak usah sok ngatur-ngatur dalam mengevaluasi dan mendidik,\\\' tegas dia. Senada dengan Budi, untuk mengembangkan kualitas pendidikan perlu adanya evaluasi secara menyeluruh dari sistem pendidikan nasional. \"Memang pendidikan kita butuh evaluasi. Saya melihat, selama ini pendidikan kita adalah pendidikan yang tidak mendidik,\" kata ujar Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki,. Dikatakan Zainuddin, dari laporan yang diterima hampir semua orang tua khawatir anaknya tidak mendapat rangking atau tidak lulus UN. Hal tersebut harus menjadi perhatian Kemendikbud. \"Anak-anak dipersiapkan untuk mengejar rangking, score test, termasuk ujian nasional. Yang terjadi, semua pihak risau kalau UN tidak lulus, kalau rangkingnya jelek. Tapi tidak risau kalau anaknya tidak jujur,\" ungkap Zainuddin. Menurutnya, sistem ujian nasional memang sudah menyebabkan reduksi pengajaran di Indonesia. Situasi tersebut, bahkan juga diperparah dengan rendahnya uji kompetensi guru di daerah-daerah. \"Menteri Pendidikan harusnya bisa meyakinkan, mengapa kita harus bergeser dari UN menjadi uji kompetensi. Masyarakat menunggu apakah ketidaklinearan latar belakang menteri pendidikan bisa membuat perubahan,\" pungkasnya.(din/fin)

Sumber: