Menteri Harus Siap Dihukum Mati

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Dua menteri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma\\\'ruf Amin, yaitu Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditangkap KPK. Dampaknya isu perombakan kabinet atau reshufffle semakin menguat. Saat reshuffle Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengangkat menerti yang siap dihukum mati bila korupsi. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel mengusulkan agar Jokowi memilih menteri yang siap dihukum mati. Menteri harus menyatakan siap dihukum mati jika melakukan korupsi. \"Dicari! Menteri super siap dihukum mati jika korupsi,\" katanya dalam keterangannya, Minggu (13/12). Dia meminta agar Jokowi memasukkan nama-nama calon menteri yang kredibilitas, integritas, hingga loyalitas. Dia mencontohkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani. \"Mereka hanya contoh. Yang utama adalah figur-figur bersih dan petarung rakyat harus dimasukkan,\" katanya. Dengan demikian, aktivis \\\'98 ini berharap tak ada lagi kasus korupsi yang menjerat menteri Jokowi di kemudian hari. Para menteri harus bekerjja keras dan pro tterhadap rakyat dan NKRI. \"Harus bekerja keras dan punya kredibilitas. Kalau tidak, nanti akan terulang lagi skandal-skandal kasus korupsi menteri,\" ucapnya. Menanggapi itu, politisi PDIP Hendrawan Supratikno setuju dengan gagasan tersebut. Akan tetapi dia mengingatkan bahwa sistem juga bisa membuat seseorang berperilaku koruptif. \"Sebagai gagasan boleh saja diwacanakan. Namun bagaimana jika yang koruptif itu bukan saja orang, tetapi juga sistem. Sistem yang dalam dataran logika memang mengandung cacat dan cenderung melahirkan perilaku korup sebagai instrumen daya hidup?,\" katanya. Ada beberapa sistem yang dapat mempengaruhi seseorang berperilaku koruptif. Salah satunya, yakni biaya politik yang tinggi. \"Ini yang menjadi keprihatinan. Demokrasi kita berbiaya mahal. Demokrasi transaksional. Namun kita harus tetap optimis, transformasi akan terjadi bersamaan dengan peningkatan pendidikan dan literasi politik,\" ungkapnya. Anggota Komisi XI DPR ini berharap seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama meminimalisasi korupsi. Salah satunya integritas dan transparansi harus melembaga dalam setiap orang. \"Jadi kita harus berkompromi dengan membangun tata kelola yang meminimalkan perilaku koruptif. Harapan kita, integritas dapat ditumbuhkan, perilaku yang transparan dan akuntabel dapat dilembagakan,\" harapnya. Sementara Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut bukan sebuah jaminan bila menteri yang siap dihukum mati tidak melakukan korupsi. \"Memang pernyataan siap dihukum mati punya dampak?,\" tanyanya. Dia lantas menyinggung janji-janji pihak yang menyatakan tidak akan korupsi. Pada kenyataannya melakukan korupsi. \"Dulu kan ada yang janji lompat dari Monas dan sejenisnya saja tidak ada pengaruhnya, sehingga yang penting adalah membangun sistem agar celah korupsi tidak terjadi, kalau janji-janji saja nanti cuma sekadar gombal,\" katanya. Dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR itu, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga tidak ada seorang pun yang mendesak untuk mengganti para menteri. \"Presiden punya ukuran sendiri dalam memilih menterinya. Jadi tidak perlu mendesak seakan-akan mengatur presiden, itu semua hak prerogatif penuh Presiden, tentu kita menginginkan menteri yang terbaik dalam bekerja dan punya track record bebas korupsi tentu menjadi standar,\" papar Daniel. Senada diungkapkan politisi NasDem Effendi Choirie. Dia mengingatkan tidak etis bila relawan mendesak Presiden melakukan reshuffle. \"Soal jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Kita boleh saja memberi saran dan masukan. Tapi kita nggak etis kalau paksa-paksa atau mendesak-desak presiden untuk ganti menteri. Presiden sudah tahu mana yang perlu diganti atau tidak, mana yang efektif mana yang tidak,\" katanya.(gw/fin)

Sumber: