Satu Tahun Joko Widodo-Ma\\\'ruf Amin, Sektor Pendidikan Nasional Masih Jalan di Tempat

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Sejumlah problem sektor pendidikan dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\\\'ruf Amin dalam usia genap satu tahun pada tanggal 20 Oktober 2020 kemarin. Parahnya lagi, hantaman badai pandemi covid-19 turut meluluhlantahkan kegiatan siswa di sekolah. Tak ayal, pemerintah pun mengubah sistem belajar mengajar dengan Pembelajaran Jarak Jauh atau daring. Ketika program itu berjalan, masalah demi masalah mulai bermunculan, dari mulai minimnya infrastruktur pendukung hingga sulitnya akses internet di setiap daerah. Dan banyak lagi persoalan pendidikan yang kini masih menjadi polemik. Lantas, bagaimana para pemangku kepentingan pada dunia pendidikan menyoroti kinerja Joko Widodo-Ma\\\'ruf Amin dalam usia genap satu tahun ini. Khususnya, peran seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem sebagai penentu dari pengambil kebijakan. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, dalam usia satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma\\\'ruf Amin dalam sektor pendidikan belum ada kebaruan dari program yang dibuat. Artinya, ada program yang hanya berganti nama saja, tetapi anggarannya bertambah. Menurutnya, beberapa program hingga kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud (Nadiem Makariem), mulai dari penghapusan Ujian Nasional (UN), Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak (POP), maupun penyederhanaan kurikulum hanya merujuk program-program lama dan sekadar berganti nama. Mendikbud Nadiem Makarim sendiri mengusung program Merdeka Belajar. Belakangan diketahui, nama itu sudah dipatenkan oleh swasta. Mereka, menurut Indra, menjalankan program yang sama dengan Organisasi Penggerak dan Komunitas Organisasi Pendidikan (KOP). \"Program dan kebijakan tersebut bukan inovasi terbaru. Apa perbedaannya program Mendikbud sekarang dengan sekolah inti, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah rujukan yang merupakan program Mendikbud pada periode-periode sebelumnya,\" kata Indra di Jakarta, Rabu (21/10). Indra menyebutkan, bahwa sebuah organisasi riset pendidikan asal Inggris, Centre for Education Economics, dalam Annual Research Digest 2017-2018, membuat kajian tentang sistem pendidikan Indonesia. Judul kajiannya: 15 years of education in Indonesia: rising enrolment and flat learning profiles. Kajian itu menyebutkan, bahwa selama 15 tahun tidak ada perkembangan dalam mutu pendidikan Indonesia. Hal itu disebabkan karena sikap komplasen bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan. \"Semua orang menganggap baik-baik saja. Padahal, jika kita melihat hasil PISA, kondisi Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan,\" ujarnya Saat ini, kata Indra, Indonesia mendapatkan skor PISA 379 untuk numerasi dibandingkan rata-rata negara-negara yang masuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di angka 489. Untuk sains, Indonesia mendapatkan skor 396 sedangkan rerata negara-negara OECD yakni 489. \"Kondisi saat ini SDM Indonesia jauh dari kata unggul karena berada jauh dibawah rata-rata negara lain,\" ucapnya. Menurut Indra, jika Indonesia mengharapkan perubahan dari kualitas SDM menjadi unggul, program-program pendidikan harus berubah secara substansi bukan sekedar ganti nama saja. \"Untuk itu diperlukan evaluasi yang menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan maupun yang telah berhenti. Evaluasi ini bukan bertujuan mencari siapa yang salah, melainkan untuk mencari solusi masalah,\" tegasnya. Indra menambahkan, bawha masalah terbesar dari sistem pendidikan Indonesia saat ini adalah tidak pernah adanya evaluasi dan tidak memiliki cetak biru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebenarnya telah memiliki peta jalan (road map) pendidikan Indonesia. Namun, peta jalannya cukup membingungkan. \"Peta jalan yang telah dibuat oleh Kemendikbud tidak ada kejelasan dimana titik mulai program, seperti apa target yang akan dicapai, dan berapa biaya yang dibutuhkan agar tujuan tersebut tercapai,\" ujarnya. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji turut menyoroti perkembangan dunia pendidikan Tanah Air di masa pemerintahan Jokowi-Ma\\\'ruf dalam setahun ini. Menurutnya, kualitas pendidikan setahun terakhir masih jalan di tempat. \"Pendidikan kita masih jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran akibat pandemi dan kebijakan pendidikan yang tidak jelas arahnya,\" kata Ubaid. Ubaid menilai, selama setahun ini pendidikan rakyat cenderung diabaikan. Pemerintah dilihatnya cenderung fokus memperhatikan pada pendidikan formal. \"Setahun ini pendidikan rakyat diabaikan. Pemerintah terlalu fokus di pendidikan formal. Sementara pendidikan non formal dan pendidikan berbasis masyarakat tidak mendapat tempat dan perhatian pemerintah,\" ujarnya. Ubaid juga mempertanyakan terkait langkah Jokowi menggabungkan pendidikan dasar serta menengah dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian. Menurutnya, belum ada terobosan yang menonjol setelah dilakukan penyatuan tersebut. Bahkan, problem kualitas guru di sekolah masih menjadi urusan Dikdasmen, belum menjadi persoalan yg terintegrasi juga di perguruan tinggi (LPTK). \"Meski pendidikan tinggi dan Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) sudah disatukan, tapi belum ada langkah terobosan atas sinergi ini,\" terangnya. Belum lagi masalah tata kelola sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan yang dilihat Ubaid masih buruk. \"Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sentral yang masih tersumbat di level bawah. Akibatnya memperburuk tata kelola sekolah, kualitas pendidikan, dan melemahkan partisipasi masyarakat,\" tuturnya. Sementara itu, Ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Huda juga menyoroti kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam sektor pendidikan. Menurutnya, belum banyak yang dapat mengubah wajah Pendidikan di Tanah Air. Terlebih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya disibukkan dengan mitigasi krisis akademik maupun mitigasi kirisis ekonomi bidang pendidikan akibat pandemi covid-19. \"Kami menilai belum banyak perubahan yang dilakukan Kemendikbud di bawah komando Menteri Nadiem Makarim selama satu tahun terakhir. Mas Menteri dan jajarannya tampaknya masih berjibaku mengatasi dampak covid-19 di bidang Pendidikan yang memang memunculkan banyak persoalan,\" kata Huda. Huda mengatakan, bahwa sebelum datang pandemi covid-19, Kemendikbud memang telah meluncurkan program Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka. Program tersebut menekankan pada perubahan paradigma belajar, yakni satuan pendidikan diberi keleluasaan lebih besar dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. \"Namun, program ini sepertinya belum sempat diterjemahkan secara regulatif di tataran impelementasi karena pandemi covid-19,\" ujarnya. Huda menilai, program Merdeka Belajar yang berisi empat program seperti penghapusan Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang lebih fleksibel belum sepenuhnya terimplementasikan di lapangan. Kemendikbud hanya mempercepat penghapusan UN yang harusnya dilakukan tahun 2021, tetapi akhirnya bisa dilaksanakan tahun ini. Kendati demikian, hal itu dilakukan semata karena kondisi darurat covid-19, bukan atas sebuah rencana yang tersusun rapi. \"Buktinya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai alat ukur baru pengganti UN belum dilakukan oleh Kemendikbud,\" katanya. Huda juga mencatat, upaya pelaksanaan zonasi PPDB yang lebih fleksibel ternyata juga belum terimplementasi baik di lapangan. PPDB 2020/2021 ternyata memunculkan banyak masalah yang memicu protes para wali murid. Perbedaan tafsir terhadap Permendikbud Nomor 44/2019 tentang PPDB oleh beberapa Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjadi salah satu penyebabnya. Fakta ini menunjukkan kurangnya soliditas komunikasi antara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan masing-masing provinsi. \"Kami berharap ini diantisipasi sejak dini sehingga PPDB tahun depan tak akan kisruh lagi,” katanya. Dalam konteks mitigasi dampak covid-19 di bidang Pendidikan, kata Huda, juga banyak ditemukan indikasi kekurangsigapan Kemendikbud dalam melakukan antisipasi. Satu hal yang paling jadi sorotan adalah lambannya Kemendikbud dalam merilis kurikulum adapatif saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). \"Hal ini berimbas pada beratnya beban siswa dan orang tua siswa saat harus belajar dari rumah. Sebagian pengajar hanya memberikan tugas dan tugas sehingga membuat siswa dan orang tua siswa tertekan,\" pungkasnya. Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) merilis laporan tahunan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden 2020. Dalam laporan Periode kedua dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma\\\'ruf Amin itu juga dijelaskan, jika di tengah krisis, pendidikan masih tetap mendapat perhatian. \"Pendidikan mesti dilanjutkan. Meski diwarnai krisis, pemerintahan Jokowi-Ma\\\'ruf menganggap pendidikan bukanlah beban,\" tulis laporan KSP. Malah, pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi sektor pendidikan. Terutama bagaimana agar anak-anak di Indonesia di berbagai pelosok Tanah Air mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk bersekolah hingga kuliah. \"Mereka juga harus bersiap menghadapi persaingan global, dari usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi,\" imbuh KSP. (der/fin)

Sumber: