Masyarakat Purworejo Diajak Bersama-sama Atasi Stunting

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID – Kasus stunting secara nasional yang mencapai angka 27 persen ditargetkan akan terus ditekan hingga di angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Peran serta masyarakat dalam menekan angka tersebut sangat diharapkan karena persoalan stunting adalah permasalahan bersama, seluruh elemen bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil 9 Jawa Tengah, Hj Nur Nadhifah SAg MM, saat menggelar acara Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja BKKBN Provinsi Jawa Tegah di Gedung Nahdlatul Ulama (NU), Kelurahan Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kamis (20/10).

Selain Anggota Komisi IX DPR RI, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo, Ahmat Jainudin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Frans Suharmaji, dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Purworejo, Toha Mahasin.

Hadir sebagai peserta diantaranya perwakilan Fatayat, Muslimat, Anshor, Banser dan kader pendamping keluarga.

Hj Nur Nadhlifah, mengatakan permasalahan stunting merupakan persoalan yang harus dituntaskan secara bersama-sama baik oleh pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan seluruh element masyarakat.

"Untuk itu, saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Purworejo turut serta membantu dalam program percepatan penurunan stunting ini," katanya saat ditemui disela kegiatan.

Disampaikan, Indonesia saat ini cukup menghawatirkan stuntingnya. Target Presiden di tahun 2024 nanti stunting  bisa turun diangka 14 persen.

"Jadi hari ini secara nasional masih 27 persen. Satu tahun untuk menurunkan itu kan harus kerja keras yang luar biasa, sementara stunting lebih dominan karena prilaku orang tuanya terhadap bayinya, terhadap kehamilanya, menyampaikan anak itu stunting atau tidak, jejak orang tua yang punya anak remaja yang mau menikahkanya, melahirkan dengan usia terlalu muda juga beresiko. Maka saya merasa terpanggil bersama dengan temen - temen NU, aktifis NU juga, ada Fatayat NU, Muslimat NU dan lainya, untuk mengajak turut serta menangani masalah itu," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tidak akan pernah berhasil menyelesaikan persoalan itu tanpa dibantu oleh masyarakat. Karena hal itu terkait dengan prilaku masyarakat.

"Kalau mbangun pembangunan, pemerintah bisa membangun, tinggal mbayar kontraktor langsung kerja, tapi kalau perilaku, pola hidup itu yang mbangun adalah masyarakatnya sendiri. Maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa bareng- bareng membantu menyelesaikan masalah stunting ini," jelasnya.

Disebutkan, di Jawa Tengah angka stunting juga masih tinggi, disekitar angka 26-27 persen,. Angka itu didominasi oleh Kabupaten Brebes, Tegal, Kendal, Cilacap dan lainya yang masih banyak dan ada persoalan stuntingnya.

"Di Purworejo alhamdulillah sudah mencapai 14 persen, dibawah rata- rata nasional, tapi ini tidak bisa kemudian kita lengah, karena sekarang rendah dua tahun yang akan datang bisa tinggi, karena ini kan penyakit perilaku, maka eksistensi perilaku masyarakat itu penting," ujarnya.

Diumpakan, pendidikan SD atau SMP, tidak bisa secara langsung tampak seketika perubahan perilaku hidupnya, beda dengan membangun fisik maka perlu penanganan secara kontinue terus menerus, dengan menggandeng lembaga pendidikan, organisasi- organisasi masyarakat, dan semua komponen yang terlibat dimasyarakat untuk di ajak bersama- sama dalam penanganan stunting.

"Disebelum pandemi stunting itu tidak setinggi ini, tapi pasca pandemi naiknya tajam," ucaonya.

Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu stunting lebih banyak karena kekurangan gizi kronis dalam waktu yang panjang, pola makan yang tidak baik dan jenis makanan sehat yang dimakan.

Sumber: magelangekspres.com