Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2045 Jawa Tengah Menuju Indonesia Emas 2045 Mulai Dibuka

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah 2025-2045 resmi dimulai. Hal tersebut ditandai dengan kick off atau permulaan penyusunan RPJPD Jawa Tengah di Hotel Atria, Kota Magelang, Kamis 20 Juli 2023 malam lalu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Harso Susilo mengatakan bahwa rencana penyusunan RPJPD ini menjadi acuan penting guna mewujudkan cita-cita bersama "Indonesia Emas 2045".

Rapat Kick Off Penyusunan RPJPD tersebut turut dihadiri seluruh perwakilan dari Bappeda kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing pemerintah daerah se-Jawa Tengah.

Harso menjelaskan, penyusunan RPJPD tersebut sudah resmi dimulai, meski sebelumnya telah melalui proses kesiapan lainnya. Proses perencanaan ini, resmi mulai disosialisasikan kepada masyarakat dan media massa.

"Kami bersosialisasi, mendapatkan informasi dan masukan, melalui media arus utama dan media sosial. Kemudian akan banyak kegiatan focus group discussion (FGD) berbagai topik, brainstorming, komunikasi dengan pemerintah pusat dan lain sebagainya di dalam proses dan segala tahapan ini," kata Harso Susilo.

BACA JUGA:Pemkab Indramayu Suarakan Peran Penting Perempuan dan Kesetaraan Gender di Hari Kependudukan Dunia 2023

Menurutnya, mekanisme perancangan RPJPD Jateng 2025-2045 adalah sesuatu yang krusial dan strategis mengingat jangka waktu dari RPJPD sendiri akan berlaku selama 20 tahun ke depan.

"Dari RPJPD Jawa Tengah inilah nantinya akan diturunkan ke daerah, menjadi acuan pemerintah daerah merancang kebijakan-kebijakan," ujarnya.

Penyusunan RPJPD, kata Harso Susilo maksimal harus tuntas sebelum tahun 2025 mendatang. Oleh karena itu, perlu kematangan dan proses yang baik agar perencanaan itu sempurna dijadikan acuan selama 20 tahun ke depan.

"Perlu digarisbawahi bahwa tujuan kita sama, yaitu mencapai Indonesia Emas 2045. Dari situ, tujuan intinya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama," ungkapnya.

BACA JUGA:Redam Jejak Karbon, Bank Mandiri Terbitkan Kartu Debit dan E-money Plastik Daur Ulang Pertama di Indonesia

Menurutnya, RPJPD murni bersifat teknokratis dan tidak mengandung unsur politis keberpihakan. Meskipun pada saatnya nanti, penyusunan RPJPD mutlak membutuhkan keterlibatan dari Anggota DPRD.

"Dalam hal ini kita tidak memandang unsur politik, karena RPJPD murni teknokratis. Kami tidak mendapat arahan dari presiden atau bupati karena murni teknokratis," katanya.

Teknokratis merupakan model perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang didasarkan pada keputusan para ahli di masing-masing bidang atau yang populer disebut sebagai para teknokrat.

Sumber: magelang ekspres