Ratusan Warga Mlaran Tuntut Mundurnya Kepala Desa Akibat Dugaan Korupsi Dana Desa 2023

"Polres belum menerima (hasil audit), masyarakat sudah capek, beberapa masalah di Mlaran yang belum selesai, ini baru tahun 2023, belum tahun yang lain," kata Masrukhin.

BACA JUGA:Polres Purworejo Tingkatkan Kesiapan Personel Melalui Pelatihan SAR di Air

Masrukhin juga mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak senang dengan sikapnya yang menentang penyelewengan Dana Desa.

Sebagai Ketua BPD, ia diancam bakal ikut terseret dalam kasus ini.

"Malah yang diancam warga, termasuk saya, nanti diancam ikut kena (kasus). Tapi masyarakat yang menilai," ungkapnya.

BACA JUGA:Jalan Nasional di Purworejo Mulai Pasar Krendetan Hingga Jembatan Cengkawak Bakal Direkonstruksi

Inspekur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Purworejo, Unang Nurhidayat, membenarkan memang pihak kepolisian meminta Inspektorat melakukan audit keuangan Desa Mlaran Tahun 2033 dan saat ini masih berproses.

Ketua Tim dari Inspektorat dalam penanganan kasus Desa Mlaran, Sutikno, mengungkapkan bahwa untuk proses audit, Inspektorat hanya fokus untuk Dana Desa tahun 2023.

Tim sudah melakukan langkah-langkah pemeriksaan, hingga konfirmasi ke berbagai pihak untuk mendapatkan angka kerugian.

BACA JUGA:Tradisi Metri Lingkungan Kelurahan di Purworejo, Sejak Zaman Belanda Hanya Sekali Absen Gelar Wayang Kulit

"Hasil audit yang kita dapatkan, (angkanya) lebih besar dari yang dilaporkan warga. Memang ada penyedia yang belum terbayar, HOK (honor pekerja) yang belum terbayar, yang disampaikan bapak ibu memang kami dapatkan, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang jumlahnya mungkin banyak ya," ungkapnya.

Sutikno menjelaskan bahwa sesuai aturan, pihaknya tidak dapat menyebutkan secara gamblang, berapa angka kerugian hasil audit dari Inspektorat.

Hal itu dikarenakan pihak kepolisian yang meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit.

BACA JUGA:Dinporapar Purworejo Tanggapi Polemik Mini Zoo: Tindak Lanjut, Kajian Ahli, dan Klarifikasi Perselisihan

Maka hasil audit harus diserahkan dahulu ke pihak kepolisian, dan nantinya Polres Purworejo yang mempunyai hak untuk mempublikasikan atau tidak hasil audit tersebut.

Sumber: purworejo ekspres