Pembangunan Balai Kota Magelang, Menkeu Sri Mulyani Sarankan Pemkot Jangan Cuma Andalkan APBN dan APBD

Pembangunan Balai Kota Magelang, Menkeu Sri Mulyani Sarankan Pemkot Jangan Cuma Andalkan APBN dan APBD

EFISIENSI. Menkeu RI Sri Mulyani menyarankan Pemerintah Daerah untuk berinovasi menerapkan pembiayaan pembangunan, saat mengadakan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Senin, 24 Februari 2025.-HARYAS PRABAWANTI-MAGELANG EKSPRES

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Pembangunan Balai Kota Magelang yang diwacanakan menghabiskan dana sekitar Rp120 miliar agaknya akan sulit mendapatkan bantuan dari APBN.

Pembangunan Balai Kota Magelang menjadi proyek strategis setelah lokasi Kantor Walikota Magelang yang saat ini ditempati, resmi menjadi kepemilikan Akademi TNI.

Hasil kesepakatan antara Akademi TNI dan Pemkot Magelang yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2022 lalu, maka Pemkot Magelang harus berpindah tempat ke lokasi baru tepatnya di bekas gedung Balai Latihan Keuangan Kementerian Keuangan di Jalan Alun-alun Utara.

BACA JUGA:Anggaran Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Masih Jauh dari Kata Ideal

Proyek multiyears tersebut dimulai pada Maret 2025 dan akan rampung pada akhir 2027 nanti.

Lantas, pada tahun 2028 mendatang, SDM Pemkot Magelang akan mulai memfungsikan sepenuhnya lokasi baru Balai Kota Magelang tersebut.

Ditanya ihwal rencana pembangunan Balai Kota Magelang pada masa efisiensi anggaran ini, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati meminta, Pemkot Magelang untuk melakukan inovasi pembiayaan untuk program-program pembangunannya.

"Supaya tidak bergantung dengan APBN maupun APBD, jadi pemerintah daerah harus berkreasi sekaligus mencari jalan lain, selain dari APBN dan APBD," kata Sri Mulyani kepada Magelang Ekspres di Akmil Magelang, Senin, 24 Februari 2025.

BACA JUGA:Pembangunan Balai Kota Magelang Dimulai, 2028 Pemkot 'Ngantor' di Alun-alun

BACA JUGA:Mantap! Gedung Balai Kota Magelang Direncanakan Pakai Tenaga Surya

Inovasi pembiayaan tersebut, menurutnya, dapat dicapai melalui kolaborasi antara pendanaan program-program pembangunan dan sektor swasta.

Pasalnya, jika pemerintah daerah mengalami ketergantungan yang berlebihan pada APBN dan APBD, dapat memperlambat proses pembangunan itu sendiri.

Termasuk pembangunan Balai Kota Magelang, lanjutnya, terancam akan tertunda dari target sebelumnya, jika Pemkot Magelang hanya mengandalkan keuangan negara sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.

"Di sejumlah negara, pembangunan berbagai infrastruktur tidak selalu sepenuhnya bergantung pada APBD atau APBN, karena jika menunggu pendanaan dari APBD atau APBN, prosesnya bisa memakan waktu yang sangat lama," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: magelang ekspres