WONOSOBO,MAGELANGEKSPRES- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo, sejalan dengan visi misi bupati masuk ke dalam misi ke empat.
Yaitu, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dan berkeadilan dan berkelanjutan untuk pembangunan yang merata.
Pada tahun 2023, Disperkimhub berupaya memaksimalkan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan.
Kepala Disperkumhub Wonosobo, Agus Susanto mengatakan kinerja Disperkimhub meliputi satu sekretariat dan dua bidang, dengan menjalankan tata kelola yang baik.
BACA JUGA:Tahan Imbang di Kandang Persibara, PSIW Lolos ke Babak 12 Besar
Pada tahun 2023, keterserapan anggaran hingga triwulan ke tiga mencapai 92 persen. Ada 9 program fisik yang sudah selesai dan menunggu proses pencairan.
"Hanya ada satu yang terhambat, DAU Rp1,7 miliar yang tidak terserap, lantaran tidak siap dana pendamping," katanya.
Sedangkan untuk peningkatkan kapasitas aparatur, tahun sebanyak 200 an orang, dibantu kementerian. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Bidang perumahan permukiman pada tahun 2023 berhasil membangun 1.141 unit rumah layak huni, yang ditangani dari berbagai sumber. Seperti program peningkatan kualitas perumahan, RTLH, Ruspin, dan BSPS. Sumber anggaran dari APBN, APBD, Bankeu, CSR, dan Baznas.
BACA JUGA:CDK DLHK Regional Jateng Tanam Ribuan Pohon di Wonosobo, Jenis Apa Saja?
"Untuk dari APBD hanya mampu mengcover 125 unit saja. Itu artinya ada kolaborasi lintas pihak. Ini keberhasilan Bupati dalam bangun kolaborasi dan sinergi mengurangi luasan kumuh di Wonosobo," tandasnya.
Ada progres signifikan, pada tahun 2021, pemkab baru mampu tangani pada angka 900 an unit, namun tahun 2023 mampu tangani 1 141 unit dengan total anggaran mencapai Rp23,416 miliar.
Di bidang perhubungan terkait sarana prasarana APJ, meliputi PJU, marka dan rambu, tertangani sebanyak 1000 titik. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, bentuknya penanganan PJU baik konvensional dan tenaga surya sebanyak 580 titik.
"Untuk sarpras anggaran bersumber dari pemeliharaan dan bantuan dari Kementerian ESDM dan DPR, aspirasi pusat dan daerah," ucapnya.