Menurutnya, banyak produ kebohongan dan aturan-aturan palsu yang diciptakan pemerintah maupun DPR hanya untuk meredam amarah rakyat.
"Konstitusi negara sudah dinodai demi kepentingan oligarki, ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus," jelasnya.
Sementara itu, Kapolres Magelang Kota AKBP Dhanang Bagus Anggoro pihaknya menerjunkan anggota untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
BACA JUGA:Kerusuhan di Kota Magelang Simulasi Sistem Pengamanan Kota
Ia menilai bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara. Akan tetapi, dirinya berharap agar proses unjuk rasa tetap dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pengamanan terbaik demi menciptakan suasana Pilkada yang damai dan aman bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Kepolisian, kata Dhanang, siap untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
BACA JUGA:Jelang Pilkada 2024, KPU Kota Magelang Siapkan 180 TPS, Termasuk Lapas
Polres Magelang Kota akan menerjunkan lebih dari 700 personel gabungan.
"Upaya ini diharapkan dapat memastikan proses demokrasi di Kota Magelang berjalan lancar dan aman," pungkasnya.
Seperti diberitakan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Bangkit melakukan aksi dan longmarch melawan arus dari Alun-Alun Kota Magelang ke Gedung BPK.
BACA JUGA:Sejumlah Tokoh Tolak RUU Kesehatan yang Mensejajarkan Tembakau dengan Narkotika
Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap jalannya Pilkada yang dinilai telah menciderai dan mengkhianati institusi.
Mahasiswa menuntut DPR agar tidak melawan putusan MK. Mereka juga mendesak segala komponen pemerintah untuk tidak menganulir keputusan MK, dan mengutuk Jokowi maupun aparat pemerintah lainnya.
"Semua aksi kami lakukan secara damai, oleh karena itu, kami berhak mendapat ruang berpendapat yang aman, " kata Firman, salah satu peserta aksi.
BACA JUGA:58 Pejabat di Wonosobo Dilantik Jelang Pilkada, BKD Klaim Sudah Kantongi Izin Kemendagri