MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM - Calon walikota Magelang petahana, dr Muchamad Nur Aziz memandang perlu modernisasi pasar tradisional sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.
Sebab menurutnya, modernisasi menjadi cara satu-satunya meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah dinamika pasar global dan teknologi digital.
Hal itu dikatakan dr Aziz saat berkunjung ke Pasar Kebonpolo, Magelang Utara, sekaligus berdiskusi dengan sejumlah pedagang dan pembeli, Senin, 11 November 2024.
"Modernisasi bisa diawali dengan konsep dan mainset para penghuni pasar terlebih dahulu. Kemudian, pemerintah membuat program kelengkapan fasilitas, ruang-ruang yang nyaman, sehingga akan tercipta lingkungan yang ideal," ujar Dokter Aziz.
BACA JUGA:Bertemu dengan Kaum Disabilitas, Dokter Aziz Janjikan Beri Perhatian Penuh
Menurut Dokter Aziz, penataan sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan terlebih dulu, baru pemerintah melakukan inovasi untuk merevitalisasi pasar tradisional.
"Kalau SDM-nya sudah kita bangun, maka akan terbangun penghuni pasar bermental baja dan kuat. Nah, setelahnya pemerintah mengambil kunci modernisasi dan penataan agar pasar punya daya tarik," jelasnya.
Dokter Aziz menilai, keberadaan pasar tradisional di Kota Magelang merupakan tumpuan ekonomi baik bagi masyarakat lokal.
BACA JUGA:Paslon 01 Aman Pilih Kampanye Santun dan Hindari Politik Provokatif
Sebab selama ini, pasar-pasar di Kota Magelang memegang peranan vital perekonomian di kawasan eks-Karesidenan Kedu.
"Magelang itu menjadi satelitnya, atau pusatnya belanja masyarakat eks Karesidenan Kedu. Kita ingin membangun, semuanya sudah tersedia di Kota Magelang jadi tidak perlu ke Jogja lagi," terangnya.
Di sela kunjungannya ke Pasar Kebonpolo, Walikota Magelang yang terkenal dengan kesederhanaannya itupun sempat menjumpai gelandangan, lanjut usia (lansia) sekaligus memediasi agar difasilitasi Dinas Sosial (Dinsos).
BACA JUGA:Kunjungi Pasar Rejowinangun, Aziz Janjikan Lebih Nyaman, Aman dan Ramai
Menurut Aziz, mereka yang bernasib kurang beruntung tetap memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan dan perhatian dari pemerintah.