MUNGKID, MAGELANGEKSPRES.ID – DPRD Kabupaten Magelang bersama Pemerintah Kabupaten Magelang menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Kesepakatan ini dihasilan melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jumat (15/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sakir, diikuti pimpinan dan anggota dewan, serta jajaran eksekutif yang hadir bersama Bupati Grengseng Pamuji.
BACA JUGA:Komitmen Pemkab Magelang Sediakan Data Kemiskinan yang Akurat
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang disampaikan bahwa pendapatan daerah bertambah Rp54,49 miliar.
Dengan begitu, total mencapai Rp2,75 triliun sementara belanja daerah naik Rp68,28 miliar.
“Ada pengembalian belanja fasilitasi Pilkades yang sempat terinput ganda senilai Rp3,67 miliar, sehingga belanja daerah disepakati sebesar Rp2,89 triliun,” ujar juru bicara Banggar, Budi Supriyanto.
BACA JUGA:Pemkab Magelang Segera Lakukan Coba Sekolah Swasta Gratis, Fokus pada Evaluasi dan Pemerataan Akses
Di sisi lain, perhitungan akhir menunjukkan APBD 2026 mengalami defisit Rp140,80 miliar.
Defisit itu lantas ditutup dari penerimaan pembiayaan netto dengan jumlah setara, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berada di posisi nol.
Banggar, kata Budi, juga menggarisbawahi adanya usulan tambahan belanja untuk beberapa perangkat daerah.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Magelang Setujui 4 Raperda di Masa Sidang I Tahun 2025
Di antaranya Sekretariat DPRD, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Umum Sekretariat Daerah.
“Usulan ini masih bersifat indikatif dan masih akan dibahas tiap komisi DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam tahap pembahasan Rancangan APBD 2026,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan, arah kebijakan anggaran daerah idealnya harus berpijak pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi.