Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Penuhi Pemerataan Pendidikan, Sekolah Dilarang Ada Pungutan

Dalam forum yang sama, seorang siswa SMKN 5 Surakarta, Rafa Febrian Wicaksono menanyakan langkah pemerintah terhadap ketimpangan akses pendidikan di daerah pinggiran.

Menjawab hal itu, kata Luthfi, Pemprov Jateng telah menyiapkan beberapa program pemerataan, seperti Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan, dan Sekolah Kemitraan.

Program Sekolah Kemitraan menjadi gebrakan tahun 2025 dengan skema pembiayaan bagi 5.004 siswa miskin ekstrem yang tidak tertampung di sekolah negeri.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Tegal dan Apindo Bahas UMK 2026: Jaga Iklim Investasi, Hindari PHK Massal

Anak-anak tersebut ditempatkan di sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelas Luthfi.

Selain itu, seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah dinyatakan gratis.

Ia juga berpesan, sekolah dilarang menarik iuran dalam bentuk apa pun karena sudah dianggarkan melalui APBD.

BACA JUGA:Pedagang Margasari Geruduk DPRD! Pasar Sepi, Pedagang Liar Merajalela

“Program pendidikan gratis itu diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena melanggar aturan,” katanya.

Dengan begitu, seluruh biaya pendidikan di tingkat SMA/SMK negeri telah ditanggung penuh oleh Pemprov Jateng.

Luthfi menyebut kebijakan itu bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul yang merata di semua wilayah Jawa Tengah.

BACA JUGA:Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Minta Kaligawe Harus Kering

Pemerintah, lanjut dia, juga memperluas akses melalui pembangunan sekolah baru serta bantuan sosial pendidikan untuk kebutuhan transportasi dan kuota internet.

Menurut Luthfi, fasilitas tersebut memastikan seluruh siswa dapat menikmati pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

Sumber: magelang ekspres