Plang TNI Turun, Sengketa Kantor Walikota Magelang Resmi Berakhir Setelah Setengah Dekade

Damar menyampaikan terima kasih kepada Akademi TNI, Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan jajaran Pemkot Magelang yang konsisten menjaga ritme dialog dari hari ke hari.

Damar berharap penyelesaian aset ini menjadi momentum awal pembangunan yang lebih progresif, tanpa beban masa lalu yang menggantung.

"Mari kita syukuri pencapaian ini dengan penuh kerendahan hati, mari lanjutkan kerja dengan semangat dan rasa tanggung jawab besar,” tuturnya.

BACA JUGA:Plang di Pedestrian Pecinan Kota Magelang Dikeluhkan Warga, Dinilai Tak Ramah Difabel

Dari barisan tamu kehormatan, Komandan Resimen Chandradimuka Akademi TNI, Kolonel Inf Raymond Sitanggang memberikan pandangan senada.

Menurutnya, proses penyerahan aset sebagai bentuk komitmen TNI sebagai instansi vertikal yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

"TNI selalu mendukung kegiatan dan membantu kesulitan rakyat. Ini langkah sistematis sebagaimana telah disepakati, yakni menyerahkan aset kepada Pemkot Magelang,” kata Raymond.

BACA JUGA:Fenomena Klitih, Pergeseran Makna di Kalangan Remaja

Persoalan antara Pemkot Magelang dan Akademi TNI bermula sejak awal 2010-an. Status lahan dan bangunan di kompleks Kantor Walikota di Jalan Sarwo Edhie Wibowo menjadi titik sengketa berkepanjangan.

Akademi TNI memiliki sertifikat hak pakai atas nama Mako AKABRI dengan luas sekitar 40.000 meter persegi atau 4 hektare tersebut. Di sisi lain, Pemkot Magelang menempati lokasi tersebut berdasarkan dokumen administratif sejak 1985.

Ketegangan mencapai puncaknya pada Juli 2020. Sekelompok prajurit Akademi TNI memasang plang bertuliskan bahwa lahan itu milik Mako AKABRI.

BACA JUGA:DPRD Kota Magelang Tegaskan Legislasi Berpihak untuk Rakyat dalam Pengentasan Kemiskinan

Selain tanda papan kepemilikan tanah, TNI juga memasang logo di fasad Kantor Walikota Magelang. Logo tegas itu tentunya menimbulkan dampak secara psikologis.

Pemkot Magelang kemudian memilih jalur administratif untuk meredakan situasi. Melalui surat resmi kepada Sekretariat Negara dan Kementerian Pertahanan, Pemkot menawarkan skema pertukaran aset sebagai bentuk kompromi yang damai.

Sebagai opsi lanjutan, Pemkot Magelang sempat mewacanakan pemindahan kantor walikota ke gedung eks Balai Diklat di kawasan Alun-alun.

Sumber: magelang ekspres