1.139 Bidang Tanah Terdampak Bendungan Bener Segera Dibayar, Ratusan Bidang Lain Tunggu Kepastian

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Proses pembayaran ganti rugi atas 1.139 bidang tanah milik warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bener akhirnya ada kejelasan. Kepastian pembayaran turun setelah adanya diskresi dari Menteri ATR/BPN terkait pembatalan penundaan pembayaran ganti keuntungan tanah terdampak bendungan. "Diskresi sudah turun, ditindaklanjuti dengan dijadwalkannya pelaksanaan pembayaran," kata Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Purworejo, Tukiran mewakili, Kepala BPN Purworejo Eko Suharto, Selasa (23/3). Berdasarkan surat itu, pemerintah akan segera melakukan pembayaran mulai tanggal 25 Maret - 1 April 2021. Pembayaran dilakukan terhadap bidang tanah yang nilainya sudah disepakati antara pemilik dengan pemerintah. Selain itu, telah ada proses persetujuan, yakni sebanyak 1.139 bidang. Menurut Tukiran, BPN dan pihak terkait telah merumuskan teknis pelaksanaan pembayaran. Mulai lokasi, jadwal, waktu, hingga undangan bagi para pemilik tanah yang akan menerima ganti keuntungan. "Jumlahnya belum 1.500, tapi lainnya masih berproses menunggu persetujuan, beberapa tahap sudah turun dan dibarengkan pembayarannya," sebutnya. Sementara itu, Ketua Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), Eko Siswoyo menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima informasi tersebut. Warga mensyukuri adanya rencana pembayaran uang ganti keuntungan atas tanah milik mereka. "Tentu disyukuri karena secara umum apa yang jadi keinginan kami sudah terpenuhi," ujarnya. Eko membenarkan bahwa belum seluruh bidang tanah yang nilainya disepakati, ganti keuntungannya dibayar pemerintah pada 25 Maret - 1 April itu. Masih ada 361 bidang yang belum turun dan dari data yang muncul itu belum dicek dimusyawarahkan. “Jadi pasti kita kroscek dan kita juga tidak begitu saja percaya, karena belum ada jadwal resmi atau undangannya," ungkapnya. Apabila terjadi ketidaksinkronan data di lapangan, lanjutnya, paguyuban akan berkoordinasi dengan pihak terkait. "Masyarakat sudah tahu rencana pembayaran, tapi jika informasi itu tidak jelas lagi, ya kita akan bertanya dengan cara yang berbeda," tegasnya. (top)

Sumber: