Firli Ingatkan Pembangunan IKN Tidak Buka Celah Korupsi

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru tidak membuka celah korupsi. Untuk itu, KPK merasa terpanggil untuk ikut mengawasi pelaksanaanya. Selain itu, KPK juga membuka layanan publik dalam bentuk aplikasi JAGA IKN untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan IKN. \"Dengan demikian, seluruh masyarakat memberikan andil besar, peran di dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka pembangunan Ibukota Negara,\" ungkap Firli usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (2/2). Firli mengatakan, KPK bersama dengan Bappenas telah berdiskusi terkait dengan rencana pembangunan IKN.\"Kita ikut terpanggil untuk ikut mengikuti perkembangan tentang rencana pembangunan ibukota negara,\" ujar Firli kepada wartawan. Dalam pertemuan ini, kata Firli, hadir lima pimpinan KPK dan seluruh pejabat struktural KPK serta Kepala Bappenas beserta jajarannya.\"Kami memandang perlu melakukan sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh kementerian/lembaga, terutamanya yang terkait langsung dengan ibukota negara,\" katanya. Ada beberapa kementerian yang turut serta langsung di dalam perencanaan pembangunan IKN. Selain Bappenas, juga ada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. \"Saya kira kementerian/lembaga tadi tentu memiliki komitmen yang sama dengan kita, sama dengan segenap masyarakat Indonesia apapun yang kita lakukan, tidak boleh ada tindak pidana korupsi. Baik itu karena pelaksanaannya, maupun tidak boleh ada juga regulasi yang ramah dengan tindak pidana Korupsi,\" ungkapnya. Firli juga meminta pemerintah diminta untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang baik dalam menyusun rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). \"Apakah penyiapan lahan, penyiapan pembangunan infrastruktur, ini penting,  dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan tidak ramah dengan korupsi,\" ujar Firli. (rmol/me).

Sumber: