Hari ini, Geram akan Aksi Demo Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Magelang Sepakat Tak Ikut 

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG  - Seruan aksi Magelang Bergerak yang tersebar di media sosial rencananya akan digelar hari ini, Jumat (9/10) di Jalan Mayjend Bambang Soegeng, kawasan perbatasan Kota dan Kabupaten Magelang. Namun, aksi mosi tidak percaya dan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang diinisiasi Gerakan Rakyat Magelang Raya (Geram) tersebut dipastikan tidak diikuti aliansi mahasiswa Magelang. Aktivis Mahasiswa Magelang (Maha Gelang) Anjas Setyawan menegaskan, mahasiswa tidak akan bergabung dengan gerakan massa yang mengatasnamakan Geram itu. Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) itu memastikan tidak ada keterlibatan unsur mahasiswa turut serta dalam aksi turun ke jalan kali ini. \"Soal seruan itu kami sudah tahu, tapi kami pastikan bahwa mahasiswa dari Badan Eksektif Mahasiswa (BEM) Unimma tidak turut serta turun ke jalan. Begitu juga dengan BEM Untidar, dan Bina Patria sudah menginformasikan tidak ikut,\" kata Anjas, saat ditemui wartawan, Kamis (8/10). Meskipun menurutnya, aliansi mahasiswa Magelang sudah melakukan konsolidasi terkait rencana aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Pihaknya berencana menggelar unjuk rasa pada Kamis (8/10), namun akhirnya dibatalkan. Baca juga Kecelakaan Maut di Jalan Lingkar Selatan Purworejo, Bus dan Motor Terbakar \"Hasil konsolidasi, mahasiswa dan BEM dari beberapa universitas di Magelang sepakat untuk tidak dulu menggelar aksi turun ke jalan,\" tandasnya. Ia mengaku, soal rencana aksi hari ini tidak ada koordinasi apapun dengan mahasiswa. Pihaknya pun tidak bertanggung jawab jika ada aksi negatif yang mengatasnamakan mahasiswa. \"Semua sudah sepakat (tidak ikut aksi). Jadi kalau terjadi aksi negatif, kami pastikan itu bukan mahasiswa yang sudah terkoordinasi,\" ujarnya. Sebenarnya, kata Anjas, mahasiswa se-Magelang sudah merencanakan aksi turun ke jalan, menuntut pembatalan UU Omnibus Law ini. Pasalnya, dia menilai bahwa banyak muatan kontroversi di dalam UU tersebut, sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat. \"Proses pembahasan pun terkesan terburu-buru. Bukan malah RUU PKS yang sudah lama harusnya disahkan, tiba-tiba saja dengan cepat UU Cipta Kerja disahkan. Anehnya lagi, kenapa buru-buru di tengah pandemi seperti ini,\" ujarnya. Ia menggarisbawahi muatan kontroversi mulai dari pengurangan hak-hak pekerja dan buruh hingga sulitnya mendapatkan cuti kerja. Kemudian juga masalah upah, yang mestinya diberlakukan tiap kabupaten/kota, namun harus serempak di atur lewat upah minimum provinsi (UMP). \"Belum lagi masalah seperti dampak lingkungan yang akan diabaikan demi para investor, dan kebanyakan investornya adalah orang asing yang sudah menyiapkan pekerjanya sendiri (tenaga kerja asing),\" imbuhnya. Anjas mengaku telah sepakat dengan BEM universitas di seluruh Magelang untuk turun ke jalan bila aksi penolakan di daerah-daerah lain, tak digubris pemerintah pusat dan DPR RI. \"Kita akan lihat perkembangan beberapa hari ke depan. Jika tuntutan dari daerah-daerah se-Indonesia ini tidak digubris, kami pastikan untuk menggelar aksi besar-besaran di Magelang,\" ucapnya. Mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Unimma ini memaparkan alasan mahasiswa tak mau mengikuti aksi Geram tersebut. Menurutnya, jika tak ada koordinasi dengan baik, maka aksi sangat rentan disusupi provokator. (wid)

Sumber: