JPU Banding, Minta Herry Wirawan Tetap Dihukum Mati, Dikebiri dan Bayar Biaya Restitusi

BANDUNG, MAGELANGEKSPRES.COM - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengajukan banding atas putusan seumur hidup majelis hakim terhadap Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwatinya. Selain tak puas dengan vonis majelis hakim, jaksa juga banding atas biaya restitusi (ganti rugi kepada korban) yang seharusnya dibayarkan terdakwa Herry Wirawan. Dalam amar putusan biaya restitusi dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kajati Jabar Asep N Mulyana menerangkan, ada perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Asep menilai, biaya restitusi seharusnya tetap dibebankan kepada terdakwa. Dalam kasus ini, beban biaya restitusi hasil penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp 331 juta. \"Ada perbedaan yang mendasar antara restitusi dan kompensasi. Jadi, restitusi itu seharusnya dibebankan kepada pelaku,\" ujar Asep di Kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, seperti dikutip dari Kantor Berita Rmol Selasa (22/2).

Menurut Asep, bila biaya restitusi dibebankan ke negara maka seakan negara yang salah dalam perkara ini. Bahkan, bukan tidak mungkin, ke depannya bila ada kasus serupa maka nanti restitusi bisa dibebankan ke negara. \"Kalau sekarang ada restitusi yang diserahkan kepada negara, ini seolah-olah negara kemudian yang salah, seolah kemudian nanti akan menciptakan bahwa ada pelaku-pelaku lain kalau berbuat kejahatan itu negara yang menanggungnya. Ini yang perlu diluruskan,\" terang Asep yang juga bertindak sebagai JPU. (mcr27/jpnn)

Sumber: