Kebijakan Khusus Pendidikan Vokasi Harus Diterbitkan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta menerbitkan kebijakan khusus untuk pendidikan vokasi (pendidikan berbasis keahlian) selama pandemi virus corona (covid-19). Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, di tengah pandemi covid-19 yang belum pasti kapan berakhirnya saat ini, maka kebijakan khusus untuk pendidikan vokasi itu perlu segera diterbitkan. \"Proses belajar siswa SMK rata-rata berbasis praktik dan bukan hanya teori secara daring. Makanya harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas di masa pandemi ini,\" kata Hetifah, Kamis (7/5) Menurut Hetifah, siswa SMK memerlukan praktik untuk mendukung keterampilan sesuai program studi yang didalami, sehingga pendidikan yang dianut tidak hanya teori maupun belajar secara daring. \"Kemendikbud pun harus menyiapkan sejumlah skenario untuk para siswa SMK dengan berbagai jurusan yang diambil, termasuk memikirkan skenario bagi pendidikan vokasi lainnya,\" ujarnya. Hetifah menuturkan, bahwa dasar penelitian yang kuat menjadi sangat penting dalam proses perumusan kebijakan. \"Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografis, dan lainnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya,\" tuturnya. Terlebih lagi, kata Hetifah, masuknya rencana pembangunan vokasi ke dalam blue print (cetak biru) juga dinilai sangat penting. Ini demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang. \"Jika tidak ada grand design yang memiliki kekuatan hukum, hal ini tentu akan sangat rentan tidak dijalankan di periode selanjutnya, karena potensi perubahan materi sangat terbuka,\" tuturnya. Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menambahkan, bahwa ada empat poin penting dalam menyusun cetak biru pendidikan. Salah satunya, kemudahan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. \"Bisa lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bagaimana semua masyarakat bisa mendapat pendidikan,\" kata Ferdiansyah, dalam konferensi pers, Selasa, 21 April 2020. Kedua membentuk mutu pendidikan. Menurut Ferdiansyah, dalam memberikan perhatian terhadap mutu akan berpengaruh dengan hasil pendidikan. \"Ketiga relevansi dan daya saing harus ditetapkan bagaimana kita mampu bertahan dan terus berkembang dalam dunia pendidikan dengan penentuan cetak biru,\" terangnya. Terakhir, lanjut Ferdiansyah, penyusunan cetak biru juga harus memperhatikan tata kelola dunia pendidikan. Ini tentang bagaimana mengelola keuangan, hingga persoalan administratif. \"Susunan atau outline ini bisa menjawab kondisi Indonesia, dengan memperhatikan Pancasila, undang-undang, hingga sosial, budaya, politik bahkan pertahanan,\" tuturnya. Dengan demikian, Fediansyah berharap cetak biru pendidikan bisa memunculkan komitmen dan konsistensi pendidikan Indonesia. \"Kita harus bisa diskusi yang baik, memiliki kajian dan riset yang baik. Terlebih, kritis dan kreatif hingga bisa melakukan transfer ilmu yang baik pula,\" imbuhnya. Persoalan lainnya saat ini, di mana jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Guru SMK Negeri mengalami kekurangan sebanyak 90.072. Padahal, jumlah kebutuhan di SMK Negeri mencapai 172.357 guru. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per akhir 2018, jumlah guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk SMK Negeri hanya 82.285 guru. \"Guru PNS hanya 82.285 orang ini juga terdapat di sekolah swasta 6.278. Berarti kita ada kekurangan 90.072 guru,\" kata Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano. Supriano menuturkan, kebutuhan guru di SMK ini dibagi menjadi dua, yakni guru umum dan kejuruan. Untuk guru umum, jumlah idealnya 94.452 orang, sedangkan data saat ini jumlahnya baru 42.924 guru. Jadi untuk kekurangan guru umum sebanyak 51.528 orang. \"Kemudian kita juga membutuhkan 77.905 guru kejuruan, sedangkan kondisi real hanya39.361 guru dan ini terdapat guru kejuruan PNS di swasta, tidak mungkin kita tarik semua. Kekurangan guru kejuruan 38.544 orang,\" pungkasnya. (der/fin)

Sumber: