Mendag Gagal Redam Kelangkaan Minyak Goreng

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM-Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dianggap gagal meredam liarnya distribusi dan kelangkaan minyak goreng di pasaran beberapa pekan terakhir. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia\\\'s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, pemerintah harus melakukan investigasi terhadap langkanya minyak goreng yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi, kejadian kelangkaan ini terus selalu berulang.\"Jika kelangkaan pasokan tersebut lebih dikarenakan adanya aksi kartel, dan jika ada keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari para perusahaan induk produksi, maka langkah awalnya adalah menstop dana bagi hasil perkebunan sawit,\" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/2). Karena sepengetahuan Satyo, cerita awal dana bagi hasil tersebut juga atas inisiasi pemerintah ketika harga minyak sawit dunia sedang anjlok.\"Maka sudah semestinya pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas para pihak yang \\\'bermain\\\' dalam mengendalikan harga dan distribusi minyak goreng,\" kata Satyo. Karena, masyarakat selaku konsumen selalu akan menjadi objek yang dirugikan akibat aksi bisnis kotor yang sanggup mengendalikan dan menentukan peredaran dan harga sembako. Bahkan, pemerintah pusat juga sering menjadi korban para kartel yang berbisnis kotor tersebut.\"Itu terbukti gagalnya Menteri Perdagangan dalam meredam liarnya distribusi dan kelangkaan minyak goreng di pasaran,\" pungkas Satyo. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi masalah kelangkaan dan penimbunan minyak goreng. Adi mengatakan kebijakan pemerintah pusat guna menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng tak bakal berdampak signifikan apabila tidak dibarengi dengan operasi pasar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat, lanjut Adi, harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna mengungkap masalah kelangkaan minyak goreng. \"Pemerintah tak bisa kerja sendiri karena yang tahu kondisi lapangan tentu para kepala daerah dan aparat keamanan itu,\" kata Adi kepada JPNN.com, Minggu (20/2). \"Lemahnya koordinasi tiga arah ini kadang yang membuat kebijakan pemerintah tak efektif,\" sambung Adi. Dia menambahkan pemerintah seharusnya bisa cepat menyelesaikan permasalahan kelangkaan minyak goreng sebab Indonesia memiliki instrumen yang lengkap. Baca Juga: 9 Korban Terorisme di Banten Terima Kompensasi Rp 1,495 Miliar \"Aparat kita sangat terlatih mengungkap kasus rumit macam terorisme dan kelompok radikal.\"Kepala-kepala daerah juga kader terbaik bangsa yang pastinya bisa ungkap segalanya, masa urusan minyak goreng yang terang benderang tak bisa ditelusuri anatomi penyakitnya. Kan, aneh jadinya,\" ujar Adi. (cr1/jpnn)

Sumber: