Pelaku Usaha Apresiasi Gebrakan Erick Thohir dalam Sinergi Swasta-BUMN

Pelaku Usaha Apresiasi Gebrakan Erick Thohir dalam Sinergi Swasta-BUMN

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Penataan perusahaan-perusahaan milik negara yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir diharapkan bisa berdampak pada menguatnya sinergi dengan korporasi swasta. Sebab, selama ini tidak sedikit anak-cucu perusahaan pelat merah yang dianggap cenderung dominan dan memonopoli sektor-sektor tertentu. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyatakan, pelaku usaha mengapresiasi gebrakan Erick Thohir. Salah satunya dalam membenahi berbagai aspek pada perusahaan BUMN. ”Kami dukung dan apresiasi adanya sebuah proses audit yang keras terhadap kinerja BUMN seluruhnya,” ujar dia kepada Jawa Pos kemarin (15/12). Menurut Danang, perihal anak dan cucu perusahaan BUMN yang tidak efisien, sebenarnya pelaku usaha sudah kerap mengeluhkan. Karena itu, pihaknya berharap keseriusan menteri BUMN untuk mengevaluasinya. ”Egoisme BUMN menggarap banyak sektor itu tidak tersentuh oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Padahal, kita punya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Red). Ini mesti diperbaiki segera,” tuturnya. Sependapat dengan data dari pemerintah, Danang menilai hanya beberapa BUMN yang terbukti mampu memberikan dividen yang signifikan bagi negara. Sebagian yang lain justru menggerogoti keuangan negara. Bahkan, yang mampu setor pun tidak sebanding dengan ekuitas yang diinjeksikan pemerintah ke dalam BUMN. Nah, dengan upaya perombakan yang masif, jelas Danang, pelaku usaha berharap BUMN bisa lebih bersinergi dengan korporasi swasta. ”Saya menyarankan kepada Bang Erick untuk lakukan repositioning BUMN tidak hanya sebagai entitas penyumbang pemasukan keuangan negara, tetapi juga sebagai bagian strategi dari supply chain terhadap perusahaan swasta,” paparnya. Dengan reposisi tersebut, terang Danang, orientasi kinerja BUMN-BUMN harus diubah. Dengan begitu, concern pemerintah adalah bagaimana BUMN-BUMN mampu menurunkan harga bahan baku yang dibutuhkan industri andalan seperti industri kimia, tekstil, dan otomotif. ”Makanya, jangan boleh BUMN bikin anak-cucu-cicit. Soalnya, mereka akan meminimalkan peran swasta. Padahal, peran swasta dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting diperlukan,” tandasnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada kesempatan sebelumnya mengungkapkan, langkah Erick untuk memfokuskan bisnis BUMN agar kembali ke core business (bisnis inti)-nya tengah berada dalam proses. Kementerian BUMN masih menghitung jumlah cucu-cucu usaha BUMN yang tak sesuai dengan bisnis inti induk usahanya. ”Kami lagi data semua. Nanti yang bisa dijadikan core business akan disatukan,” jelasnya. Secara terpisah, pengamat BUMN Toto Pranoto mengapresiasi langkah Erick Thohir. Menurut dia, ratusan anak-cucu usaha BUMN merugi. Kementerian BUMN harus memilah-milah anak-cucu BUMN yang kesehatannya buruk dan tidak. ”Kalau ia rugi dan memang bisnisnya tidak related dengan core business-nya, ya dilikuidasi saja. Langsung dikeluarkan. Sehingga kita akan dapatkan portofolio bisnis yang sinergis antara induk dan anaknya,” tutur dia kemarin. Kebijakan itu pun sebetulnya bukan hal baru. Toto mencontohkan sinergi yang terjalin di PT Phapros Tbk yang merupakan anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI (Persero) yang dicaplok PT Kimia Farma Tbk. Kondisi tersebut justru dinilai positif. Sebab, Phapros dan Kimia Farma memiliki bisnis yang sejalan, yakni bidang farmasi. ”Jadi, RNI sebagai pemilik lama mendapat harga bagus atas penjualan Phapros. Sementara Kimia Farma juga dapat barang bagus karena Phapros bisnis utamanya sama-sama di bidang obat-obatan,” jelasnya. Toto menilai hal itu lumrah terjadi pada bisnis korporasi. Apabila anak-cucu BUMN tersebut dijual kepada pemilik baru, para pegawai yang ada di dalamnya akan mengikuti prosedur. ”Sehingga nggak otomatis pegawai itu akan dipecat atau diberhentikan. Karena likuidasi itu termasuk juga bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak related dengan core business, tapi mereka berguna untuk pemilik baru nanti,” urainya. Terpisah, anggota Komisi VI DPR Ahmad Baidowi menilai upaya Erick yang akan menata anak-cucu perusahaan BUMN sesuai dengan core business-nya sebagai ide yang bagus. Menurut dia, konsep subholding yang akan dilakukan harus melalui berbagai mekanisme. ”Dengan subholding itu tidak serta-merta diberlakukan secara bersamaan ke semuanya, harus dipilah,” tegas legislator asal Fraksi PPP tersebut. (jpg)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: