Ratusan BUMDes di Wonosobo Mangkrak, Perlu Pendampingan

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM - Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana miliaran rupiah melalui dana desa. Namun dana tersebut belum optimal untuk sektor pemberdayaan masyarakat. Hal itu dari banyaknya BUMDes yang mangkrak tidak beroperasi. “Sudah ada anggaran diarahkan ke sana, tapi belum maksimal. Saat ini dari 264 desa di Wonosobo yang sudah memiliki BUMDes sebanyak 180 desa, namun hanya 20-an BUMDes yang aktif,” ungkap Koordinator Pendamping Desa, Muntaha, Jumat (28/1/2022). Menurutnya, jika dikategori ada tiga BUMDes. Yaitu BUMDes yang didirikan atas dasar kebutuhan, BUMDes yang terpaksa didirikan lantaran ada kewajiban dari aturan serta yang ketiga BUMDes yang didirikan karena ikut-ikutan saja tanpa memiliki konsep dan perencanaan yang jelas. “Jadi banyak pemerintahan desa masih memposisikan BUMDes karena terpaksa serta ikut-ikutan saja sehingga banyak yang mangkrak. Sudah dirikan tapi tidak jalan,” katanya. Berkaitan dengan hal itu, tahun 2022 pihaknya akan membuat konsep pendampingan yang melibatkan berbagai pihak termasuk dari Dinsos PMD dan kalangan akademisi untuk mengawal pendirian BUMDes di Wonosobo, sehingga diharapkan lebih cepat. “Dillihat dari posisinyaya BUMDes itu semestinya menjadi kebutuhan. Apalagi dengan sewindu dana desa, maka sudah jelas bahwa desa membutuhkan,” ucapnya. Pihaknya juga mengingatkan, pemerintah desa harus berpikir ke depan, sebab momentum untuk mendirikan BUMDes saat ini, ketika masih ada gelontoran dana dari pemerintah pusat ke desa. “Kita semua tidak tahu, bisa saja dana desa dicabut, padahal desa butuh biaya operasional dan juga biaya pembangunan. Kita lihat sekarang kondisi masih rapuh, desa kebingungan ketika muncul kebijakan 40 persen dana desa diarahkan untuk BLT,” katanya. Kondisi tersebut mestinya tidak perlu terjadi, berkaca dari desa yang sukses mengelola BUMDes, ternyata mampu membiayai kegiatan di desa. Sehingga ketergantungan kepada dana desa dari pemerintah pusat tidak perlu terjadi.(gus) 

Sumber: