Segera Buat Kurikulum Darurat PJJ

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta, untuk segera membuat kurikulum darurat untuk diterapkan pada pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Corona (Covid-19). \"Saya melihat di masa pandemi ini sangat dibutuhkan kurikulum dalam siutasi darurat. Menag (Menteri Agama) sudah oke, tapi Kemendikbud maju mundur terus,\" kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, Jumat (8/5). Retno mengatakan, bahwa saat ini sekolah masih membutuhkan panduan-panduan khusus mengenai kurikulum yang tepat untuk PJJ. Pasalnya, ketika di lapangan banyak mengalami perbedaan persepsi dan dikhawatirkan akan sulit terkendali. \"Di tengah pandemi ini, semestinya dibuat kurikulum baru yang materinya dipilah dan dipilih. Kurikulum nantinya hanya berisi materi-materi yang esensial diterapkan dalam masa darurat,\" terangnya. Retno menegaskan, bahwa guru dan siswa tidak perlu dibebani kurikulum yang serupa kondisi normal. Terlebih, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) belum juga mencapai titik ideal. \"Terlebih kebijakan PJJ yang dadakan tidak segera direspons cepat oleh Kemendikbud, baik pusat maupun daerah,\" ujarnya. Terlebih Retno menilai, pendidikan di Indonesia masih bias kelas selama masa darurat pandemi Covid-19. Artinya, bias kelas ini terlihat ketika siswa dari keluarga menengah ke atas relatif tidak memiliki masalah dalam ketersediaan akses internet dalam PJJ. Namun, jal ini berbeda dengan keluarga menengah ke bawah dan siswa yang tinggal di daerah tertinggal. \"Bias kelas ini anak dari keluarga mampu atau menengah ke atas akses internet tidak berat, artinya bisa menjalankan proses PJJ. Tapi bagi yang berada di daerah misalkan, belum tentu mengalami hal sama,\" tuturnya. Menurut Retno, dalam situasi seperti ini harapan pendidikan berkualitas dan berkeadilan tidak akan tercapai ketika proses pendidikan tidak merata. Sebab, terkesan PJJ hanya untuk anak keluarga menengah ke atas yang relatif memiliki kemampuan dan akses digitalisasi yang memadai. \"PJJ hanya memfasilitasi keluarga menengah ke atas yang relatif mempunyai kemampuan dan digitalisasi yang memadai,\" ujarnya. Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan, bahwa saat ini infrastruktur PJJ masih harus dibenahi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh saat ini masih belum maksimal. \"Kesiapan dari infrastruktur pembelajaran kita yang utama yaitu internet. Sedangkan dari catatan kami, baru 60 persen sekolah di Indonesia yang terjangkau internet,\" kata Hetifah. Hetifah menambahkan, persoalan lainnya dalam belajar daring yakni kemampuan guru maupun siswa dalam menggunakan teknologi masih rendah dan belum merata. \"Termasuk kemampuan orang tua juga, kadang dalam mendampingi masih termasuk gagap terhadap teknologi,\" ujarnya. Untuk itu, Hetifah meminta Kemendikbud mampu memperhatikan hal tersebut. Meski telah dibantu media TVRI, infrastruktur dan manajemen sekolah dalam PJJ masih butuh pendampingan. \"Jadi kuncinya sekarang memang adanya arahan manajemen sekolah. Bagaimana kita, kepala sekolah, bisa melakukan sesuatu dengan lebih sistematis dari rumah,\" terangnya. Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bakal membuka peluang dibuatnya kurikulum darurat selama pandemi Corona (Covid-19). Namun menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang cepat dan langsung bisa diterapkan. \"Membuat kurikulum darurat membutuhkan lebih banyak waktu. Kendati demikian, kami akan mengkaji kemungkinan dibuatnya kurikulum daruat tersebut,\" katanya. Menurut Nadiem, membuat kurikulum baru justru bisa memunculkan gangguan terhadap proses belajar. Misalnya harus ada pelatihan buntut dari kurikulum baru. \"Untuk itu kami memutuskan untuk mengambil kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat langsung. Termasuk membuat program Belajar dari Rumah melalui TVRI,\" terangnya. Sealin itu, Nadiem juga mengakui bahwa belum memiliki solusi belajar dari rumah untuk masyarakat yang tak punya akses listrik. Tapi pihaknya terus menggodok ide yang bisa didorong. \"Itu sedang kami kaji. Tapi mengubah kurikulum tidak mudah, sedangkan Covid-19 ini cepat,\" pungkasnya. (der/fin)

Sumber: