Stok Rumah Subsidi Habis

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Stok rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) diperkirakan akan habis pada April 2020. Salah satu sebabnya subsidi hanya diberikan Rp11 triliun yang berakibat penyaluran kredit untuk MBR turun signifikan. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan tahun ini hanya tersisa 86.000 unit rumah murah dari anggaran subsidi yang ada. Untuk menambah kuota atau stok dibutuhkan alternatif penambahan anggaran untuk FLPP. \"Semua sudah sepakat bahwa April itu habis anggaran itu karena hanya tersisa 86.000 unit. Dengan kebutuhan backlog yang ada, selama ini kami bisa penuhi 280.000 unit lebih, bahkan seharusnya bisa 300.000 unit tahun ini,\" katanya, dalam jumpa pers, Kamis (23/1). Ia mencatat kebutuhan perumahan MBR untuk 2020 mencapai 260.000 unit dengan kebutuhan anggaran Rp29 triliun. Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun setara dengan 97.700 unit. Namun, nilai tersebut pun telah berkurang Rp2 triliun karena telah digunakan sebelumnya pada 2019. Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya pada kesempatan yang sama, mengatakan setelah habis rumah subsidi, maka mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun nanti MBR harus membeli rumah tanpa subsidi. Hal ini jelas akan menimbulkan keresahan. \"Kalau April rumah subsidi berakhir, kemudian Juni sampai akhir tahun harus dibeli tanpa subsidi. Kemudian tahun depan ada lagi subsidi. Ini menimbulkan keresahan, padahal MBR harus dibantu,\" katanya. Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat menyebut atas keresahan habisnya kuota rumah subsidi membuat para pengembang berkumpul untuk memberikan masukan kepada pemerintah. \"Kami akan berkoordinasi dan memberi masukan kepada pemerintah mengenai hal ini,\" katanya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang properti Setyo Maharso mengusulkan empat solusi untuk mengatasinya. \"Keberlangsungan stabilitas industri properti perlu dijaga, salah satunya dengan penambahan kuota FLPP dan alternatif subtitusinya. Kami ada beberapa usulan solusi yang akan kami sampaikan ke pemerintah ke Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, juga ke wakil kita di Senayan,\" katanya. Usulan pertama, yakni pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk 2020. Pengalihan itu dinilai akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit. Usulan kedua, dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan. \"Kalau ditelisik, ada dana mengendap besar dari pusat ke daerah, mungkin 10 persennya dialihkan ke pembiayaan perumahan itu akan sangat berarti bagi pembangunan perumahan,\" kata Setyo. Ketiga, mengoptimalkan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) yang dinilai harus berperan memberikan fasilitas ke tenaga kerja untuk mendapatkan rumah layak. Dan keempat, yakni mengalihkan subsidi pemerintah yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran seperti subsidi gas LPG ke sektor perumahan. \"Kalau memang tidak tepat sasaran alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan. Makanya kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi VII DPR RI,\" kata Setyo.(gw/fin)

Sumber: