Petani Tembakau di Purworejo Perlu Pahami Perubahan Iklim, Komisi V DPRD RI dan BMKG Fasilitasi Sekolah Ini

Petani Tembakau di Purworejo Perlu Pahami Perubahan Iklim, Komisi V DPRD RI dan BMKG Fasilitasi Sekolah Ini

BELAJAR IKLIM. DPR RI dan BMKG memfasilitasi Sekolah Lapang Iklim bagi puluhan petani tembakau dan penyuluh pertanian di Balai Desa Pacekelan Kecamatan Purworejo, kemarin. (foto : Eko Sutopo/Purworejo Ekspres)-Petani Tembakau di Purworejo-Magelangekspres.com

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.ID- Perubahan iklim yang tidak terprediksi dengan baik oleh para petani tembakau kerap mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya. 
Karena itu, para petani di wilayah Kabupaten Purworejo perlu untuk mampu memahami sekaligus menyikapi perubahan cuaca dan iklim sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ir Sudjadi, saat meresmikan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Operasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berlangsung di Balai Desa Pacekelan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Jumat (12/8).
Kegiatan digelar oleh DPR RI bersama BMKG diikuti puluhan petani tembakau Desa Pacekelan dan Plipir Kecamatan Purworejo serta penyuluh pertanian.

Hadir antara lain Kepala BMG Prof Ir Dwikorita Karnawati MSc PhD,  Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah MH Zainudin SSos, MHum, Ketua DPRD Purworejo yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo, serta Camat bersama jajaran Forkopimcam Purworejo.

“Melalui SLI ini kita ingin mendorong dan memfasilitasi para petani di Kabupaten Purworejo agar mampu mengenal cuaca, curah hujan, perubahan iklim, termasuk kelembaban tanah sehingga dalam tata tanam tembakau dapat menyesuaikan dan meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya,” kata Sudjadi.

SLI dijadwalkan berlangsung selama 8 kali pertemuan. Selama mengikuti SLI, para peserta dilatih berbagai materi, baik teori maupun praktik, oleh sejumlah narasumber, antara lain dari BMKG, DKPP Purworejo, serta elemen terkait lainnya.

Dwikorita dalam paparannya menekankan pentingnya peran Info BMKG dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Karena itu, pihaknya akan terus berupaya menyajikan informasi-informasi aktual seputar iklim dan cuaca untuk membantu para petani dalam mengolah lahan pertaniannya.

Menurut Sudjadi, kehadirannya di tengah-tengah para petani tembakau merupakan rangkaian Reses di sejumlah wilayah. Sebelumnya, Sudjadi juga memfasilitasi pelatihan pembuatan masterplan pembangunan desa bagi 16 kepala desa (Kades) di Kabupaten Magelang.

Sementara di Kabupaten Purworejo, kegiatan Reses lainnya yakni Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bagi puluhan Kades di wilayah Kecamatan Purworejo dan Kaligesing, Rabu (10/8). Pada kesempatan itu, pihaknya menekankan pentingnya Kades memahami sekaligus mengimplementasikan 4 Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurutnya, salah satu dari 4 Pilar Kebangsaan yakni keadlian sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Keadilan sosial itu dapat ditempuh melalui pembangunan desa.

“Banyak kades belum menyadari sepenuhnya bahwa dia itu pemimpin desa yang memiliki undang-undang desa dan anggaran desa. Hampir seluruh bantuan program desa itu disalurkan lewat desa. Kades harus memiliki kemampuan leadership yang baik sehingga mampu memimpin sekdesnya, kaurnya, dan perangkat lain. Dengan demikian keadilan sosial itu akan terwujud,” tegasnya.

Sementara itu, Dion Agasi Setiabudi menyebut bahwa SLI yang difasilitasi oleh DPR RI bersama BMKG menjadi kegiatan yang sangat dibutuhkan bagi para petani tembakau. Pasalnya, perubahan iklim akhir-akhir ini kian sulit diprediksi.

“Adanya SLI mendorong teman-teman petani petani untuk mampu memprediksi cuaca sekaligus mengantisipasi hama. Karena memang ada perubahan perilaku hama seiring perubahan iklim,” katanya.

Dion juga mencatat, selama SLI muncul sejumlah aspirasi dari petani. Beberapa di antaranya yakni meminta agar peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat betul-betul difokuskan untuk pemberdayaan petani tembakau.

“Memang hal itu tidak terkait langsung dengan bidang komisi V DPR RI, tetapi aspirasi itu tetap akan ditindaklanjuti. Kami yang di daerah juga akan ikut memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari para petani,” tandasnya. (top)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: magelangekspres.com