Guru Honorer di Magelang Resah Setahun Lagi Status Mereka Dihapus

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Rencana penghapusan status pekerja honorer di lingkungan pemerintahan pada tahun 2023 mendatang, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para guru honorer di Kabupaten Magelang. Meski ada rencana pengalihan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) namun jumlah formasi yang diumumkan jumlahnya akan lebih sedikit dibanding dengan tenaga honorer guru yang ada di setiap daerah.

Salah satu guru MTs Negeri 1 Magelang, Astri (30) mengaku sependapat dengan rencana pembukaan formasi PPPK. Akan tetapi, ia tidak sepakat jika guru honorer sepenuhnya akan dihapus mulai tahun depan.

"Kami berharap untuk bisa jadi PPPK Guru tanpa seleksi karena kami juga sudah mengabdi cukup lama. Dari kami ada yang mengabdi sejak tahun 2000 tapi masih juga guru tidak tetap (GTT)," kata Astri, kepada wartawan, Kamis, 6 Oktober 2022.

Ia mengakui upah yang ia terima selama menjadi GTT terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Dia harus pandai-pandai memilih keuangannya sendiri.

"Sejauh ini kami sudah berkorban menjadi guru. Seharusnya bisa tanpa tes. Tapi kalau pun ada tes, ya kami siap-siap saja menjalankan," ujarnya.

Meski demikian, jalan menuju PPPK tidak semuda membalik telapak tangan. Sebab, dia harus bersaing dengan lulusan-lulusan baru, yang terkadang lebih bagus dalam teoritisnya.

"Di sinilah seharusnya guru honorer yang sudah berjuang bertahun-tahun mendapat kesempatan emas sebagai PPPK. Saya yakin kalau diangkat jadi PPPK guru pasti akan meningkatkan kompetensinya dan termotivasi menjadi guru yang profesional," terangnya.

Kepala MIM Paremono, Sulimah, turut mengomentari rencana pemerintah tentang penghapusan honorer.

"Mungkin adanya wacana ini pemerintah menginginkan adanya guru-guru yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengajar, karena untuk menjadi PPPK guru butuh proses," ujar Sulimah.

Ia juga menuturkan, guru-guru di sekolahnya merupakan guru sertifikasi dan guru inpassing. Jadi upah yang mereka dapatkan juga bukan dari pemerintah, namun dari yayasan. Untuk meningkatkan upah, mereka perlu meningkatkan prestasi sekolah.

"Guru-guru di sini juga berharap untuk ikut PPPK, kalau harapan utama tentunya ingin menjadi PNS. Pasti guru juga menginginkan kesejahteraan ya. Saya juga terus memotivasi guru disini untuk selalu belajar dan belajar, karena persaingan di dunia pendidikan sangat ketat," ucapnya. (mg1)

Sumber: magelangekspres.com