337 Juta Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor Dijual Jaringan Hacker Online

Hal senada juga diungkapkan Pakar Forensik Digital dan Komputer Vaksincom, Alfons Tanujaya.

BACA JUGA:Gaungkan ASN Berakhlak, Kementan Tingkatkan Semangat Kolaborasi Pegawai

Alfons menyebut, pemerintah dirasa perlu menginformasikan dugaan kebocoran data kepada masyarakat.

"Yang kita inginkan adalah pengelola data bisa mengakui bahwa benar datanya bocor, datanya otentik dan perlu diinformasikan kepada pemilik data kalau data yang dikelolanya bocor," ujar Alfons, Selasa, 18 Juli 2023 kemarin.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat sebagai pemilik data tahu akan keadaan datanya yang bocor, dengan kemungkinan bisa dieksploitasi.

Dia menyebut bahwa, ada kemungkinan elemen data tidak sama dengan database di kependudukan itu benar adanya.

BACA JUGA:Keroyokan dan Pendataan Keluarga Percepat Penurunan Prevalensi Stunting

Tetapi satu hal yang harus diperhatikan adalah, Kemendagri harus bisa membuktikan keauntentikan data tersebut.

"Soal elemen data tidak sama dengan database kependudukan mungkin saja benar. Tapi bukan itu poinnya," lanjutnya.

Untuk itu, Alfons meminta pada pengelola data untuk dapat belajar mengelola data dengan baik, sehingga dapat mengungkap celah kelemahan yang dapat mengakibatkan kebocoran data penduduk.

"Syukur-syukur bisa mengungkapkan di mana celahnya, supaya kita pengelola data yang lain bisa belajar dan tidak melakukan kecerobohan yang sama," pungkasnya. (mg3)

Sumber: